Senin, 16 November 2026 Smart – Independen – Inspiring
TANS NEWS
INFO TERKINI
FESTIVAL HADROH PIALA TENJOLAYA 2026 Diduga Janjikan Centang Biru SPPG dalam Sehari, Mitra MBG Mengaku Rugi Puluhan Juta hingga Ratusan Juta Rupiah Tiga Tokoh Strategis Mundur dari PSI, Bagaimana Nasib Konsolidasi Partai Kaesang? Yusril Tegaskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Resmi Dicabut, Putusan MA Final dan Mengikat Prabowo Peluk Gibran Usai Terima Pengunduran Diri, Jabatan Wakil Presiden Memasuki Babak Baru Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Siapa Penggantinya? Perebutan Kursi RI-2 Mulai Jadi Sorotan Mahfud MD Tegaskan Prabowo Berhak Tentukan Dua Calon Pengganti Gibran, MPR yang Memilih Wapres Baru Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Begini Tahapan Konstitusional, DPR hingga MPR Punya Peran Penentu
TANS TV VIDEO PILIHAN
Beranda › Hukum › Yusril Tegaskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Resmi Dicabut, Putusan MA Final dan Mengikat
Hukum

Yusril Tegaskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Resmi Dicabut, Putusan MA Final dan Mengikat

Yusril Tegaskan Suket Ijazah Gibran Dicabut, Putusan MA Final
BAGIKAN ARTIKELYusril Tegaskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Resmi Dicabut, Putusan MA Final dan Mengikathttps://tansnews.com/yusril-tegaskan-suket-penyetaraan-ijazah-gibran-resmi-dicabut-putusan-ma-final-dan-mengikat/
Yusril Tegaskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Resmi Dicabut, Putusan MA Final dan Mengikat

JAKARTA, TansNews.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindak lanjut langsung atas putusan Mahkamah Agung (MA).

JAKARTA, TansNews.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindak lanjut langsung atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Pencabutan tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik administrasi pendidikan Gibran yang selama ini menjadi perhatian publik. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan keputusan resmi untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sebelumnya diterbitkan pada 2019.

Yusril menjelaskan, keputusan pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Menurut Yusril, setelah keputusan pencabutan diterbitkan, surat keterangan penyetaraan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ia menegaskan, tindakan pemerintah bukan sekadar keputusan administratif biasa, melainkan bentuk kewajiban pejabat negara dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final,” demikian penegasan Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 Menjadi Dasar Pencabutan

Polemik tersebut berawal dari gugatan yang diajukan Subhan Palal terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Perkara tersebut kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 serta mewajibkan pejabat terkait mencabut dokumen tersebut.

Putusan itu diputuskan pada 30 Oktober 2026. Salinan lengkapnya kemudian dikirimkan kepada pengadilan pengaju dan dimutasi pada 10 November 2026.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyoroti aspek kecermatan administrasi dalam penerbitan surat penyetaraan pendidikan tersebut.

MA mempertimbangkan bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan, termasuk catatan kehadiran akademik dan penjelasan nilai, tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Majelis hakim juga mempertimbangkan tidak ditemukannya bukti ijazah, sertifikat, atau diploma hasil kelulusan dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan menengah nasional.

Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi.

Yusril: Pejabat Negara Wajib Melaksanakan Putusan Pengadilan

Yusril menilai pencabutan surat keterangan tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Secara khusus, ia merujuk Pasal 53 ayat (6) yang berkaitan dengan kewajiban pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan pengadilan sesuai ketentuan hukum.

Menurut Yusril, setelah putusan MA berkekuatan hukum tetap dan keputusan pencabutan diterbitkan, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan tersebut melalui perkara yang telah diputus.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara, kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan putusan MA menjadi kewajiban institusi pemerintahan yang terkait.

Dampak terhadap Persyaratan Pendidikan Wakil Presiden

Persoalan ini tidak berhenti pada aspek administrasi pendidikan. Yusril turut menyoroti kemungkinan implikasi hukum terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden.

Menurut pandangannya, apabila dasar penyetaraan pendidikan yang sebelumnya digunakan dinyatakan batal, persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran untuk jabatan Wakil Presiden perlu mendapat perhatian serius.

Yusril berpandangan bahwa konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, termasuk bagaimana mekanisme yang berlaku apabila terdapat persoalan terkait pemenuhan persyaratan jabatan.

Namun demikian, persoalan mengenai status jabatan Wakil Presiden tidak dapat disimpulkan hanya dari pencabutan dokumen administratif. Penentuan konsekuensi konstitusional tetap harus mengacu pada ketentuan UUD 1945 dan mekanisme hukum serta ketatanegaraan yang berlaku.

Publik Menanti Kejelasan Konsekuensi Hukum

Pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menempatkan pemerintah pada kewajiban untuk memastikan seluruh tindak lanjut putusan MA dilaksanakan sesuai hukum.

Di sisi lain, persoalan tersebut membuka ruang perhatian publik terhadap hubungan antara persyaratan administrasi pencalonan pejabat negara, kepastian hukum, serta tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.

Putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan. Sementara itu, setiap konsekuensi terhadap jabatan publik harus ditempuh melalui prosedur konstitusional yang sah, bukan melalui kesimpulan sepihak.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait bagaimana pemerintah, lembaga negara, dan pihak-pihak terkait menindaklanjuti implikasi hukum dari putusan tersebut.

Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi