Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Siapa Penggantinya? Perebutan Kursi RI-2 Mulai Jadi Sorotan

JAKARTA, TansNews.com – Peta politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa figur yang akan menggantikan posisi orang nomor dua di Indonesia itu.
JAKARTA, TansNews.com – Peta politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa figur yang akan menggantikan posisi orang nomor dua di Indonesia itu.
Berdasarkan informasi dalam materi pemberitaan yang menjadi sumber laporan ini, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB. Ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani.
Proses penyerahan berlangsung relatif singkat. Gibran tiba sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan Kompleks DPR/MPR sekitar pukul 11.36 WIB.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Surat serupa, menurut Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR,” kata Muzani di hadapan wartawan.
Ia menambahkan, Gibran meminta agar MPR segera memproses permohonan pengunduran dirinya sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Gibran Mundur atas Permintaan Sendiri
Di hadapan awak media, Ahmad Muzani membacakan petikan surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan secara resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Keputusan itu disebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Gibran juga menegaskan bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Namun, ketika ditanya mengenai alasan spesifik di balik keputusan tersebut, Muzani menyatakan bahwa surat pengunduran diri itu tidak mencantumkan penjelasan lebih lanjut.
Tidak adanya alasan terperinci dalam surat tersebut membuat keputusan Gibran menjadi perhatian publik, terutama di tengah dinamika politik nasional dan konfigurasi kekuatan partai-partai pendukung pemerintahan.
MPR Segera Gelar Rapat, Empat Agenda Disiapkan
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026).
Rapat tersebut akan melibatkan fraksi-fraksi di MPR serta unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut Ahmad Muzani, terdapat empat agenda utama yang akan dibahas dalam rapat tersebut.
Pertama, menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden yang baru.
Kedua, meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.
Ketiga, membentuk tim verifikasi guna memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.
Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR sebagai dasar penetapan Wakil Presiden pengganti.
Muzani juga menyampaikan bahwa dirinya dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk melakukan konsultasi mengenai tindak lanjut pengunduran diri tersebut.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pembahasan dengan Presiden akan berkaitan dengan langkah konstitusional setelah pengunduran diri Wakil Presiden.
Lima Tahapan Konstitusional Penggantian Wakil Presiden
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukan sekadar persoalan administratif. Pergantian jabatan tersebut harus melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan penjelasan Yusril Ihza Mahendra serta ketentuan yang dirujuk dalam pemberitaan, terdapat lima tahapan penting yang harus dilalui.
1. Surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden dan MPR
Tahapan pertama adalah penyampaian surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden dan pimpinan MPR.
Surat tersebut menjadi dasar bagi lembaga negara untuk memproses permohonan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
2. MPR memproses kekosongan jabatan Wakil Presiden
Setelah proses pengunduran diri ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi, MPR akan memproses status kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam kondisi tersebut, pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Tidak ada mekanisme otomatis yang langsung menjadikan pejabat lain sebagai pelaksana tugas Wakil Presiden.
3. Presiden mengusulkan dua nama calon pengganti
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
Kedua calon harus memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilengkapi dokumen administrasi pencalonan.
MPR selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas melalui tim verifikasi.
4. MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden
MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak menerima usulan Presiden, sebagaimana ketentuan yang dirujuk dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3.
Dalam sidang tersebut, MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan dilakukan satu kali lagi. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut sesuai mekanisme UU MD3.
5. MPR menetapkan dan melantik Wakil Presiden terpilih
Tahap terakhir adalah penetapan calon terpilih melalui Ketetapan MPR.
Wakil Presiden yang baru kemudian dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Dengan demikian, pengganti Gibran tidak ditentukan melalui penunjukan langsung Presiden, melainkan melalui mekanisme pemilihan di MPR berdasarkan dua nama yang diusulkan Presiden.
Gibran Jadi Wapres Kedua yang Mundur dalam Sejarah Indonesia
Apabila pengunduran diri tersebut diproses dan dinyatakan sah, Gibran akan menjadi Wakil Presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mengakhiri jabatan melalui pengunduran diri.
Sebelumnya, Mohammad Hatta atau Bung Hatta menjadi Wakil Presiden pertama yang mengundurkan diri.
Hatta mengambil keputusan tersebut setelah terjadi perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno mengenai arah dan penyelenggaraan pemerintahan.
Pada 1955, Hatta telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR saat itu, Sartono. Namun, permohonan tersebut sempat mendapat penolakan karena parlemen masih berharap Hatta mempertimbangkan kembali keputusannya.
Hatta tetap pada pendiriannya. Melalui surat susulan tertanggal 23 November 1956, ia menegaskan akan mengakhiri masa jabatannya terhitung mulai 1 Desember 1956.
DPR akhirnya menyetujui pengunduran diri tersebut pada 30 November 1956. Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957.
Peristiwa tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mengenai pengunduran diri seorang Wakil Presiden.
Jokowi: Jabatan Itu Sementara
Di tengah perhatian publik terhadap keputusan Gibran, mantan Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapan dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah.
Jokowi mengaku telah memberikan pesan kepada putranya bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang bersifat permanen.
“Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran, bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara,” ujar Jokowi kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Jokowi, dinamika politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan seseorang dalam jabatan politik.
Ia juga menegaskan tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya program-program yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan Jokowi tersebut menjadi perhatian karena keputusan Gibran berpotensi membawa perubahan terhadap konfigurasi politik pemerintahan yang saat ini dipimpin Prabowo.
Siapa Kandidat Pengganti Gibran? Sejumlah Nama Mulai Diperhitungkan
Pertanyaan terbesar setelah pengunduran diri Gibran adalah siapa yang akan mengisi kursi RI-2.
Kekosongan posisi Wakil Presiden berpotensi menjadi momentum bagi partai-partai politik untuk memperkuat posisi tawar mereka di dalam pemerintahan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kesempatan mengisi jabatan Wakil Presiden merupakan momentum politik yang sangat strategis bagi partai politik.
Menurutnya, menjadi Wakil Presiden melalui proses pemilu bukan perkara mudah. Karena itu, kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan pemerintahan menjadi peluang politik yang sangat besar.
Arifki menilai partai-partai pendukung pemerintah berpotensi mengajukan kader terbaiknya untuk dipertimbangkan Presiden Prabowo.
Sejumlah pimpinan partai yang memiliki posisi strategis dalam konfigurasi politik nasional antara lain Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia.
Selain itu, figur dari PDI Perjuangan juga dinilai berpotensi memiliki daya tawar apabila Prabowo ingin memperluas dukungan politik dan menjaga stabilitas pemerintahan di parlemen.
Namun, pilihan tersebut tidak otomatis menjamin soliditas koalisi. Setiap partai memiliki kepentingan, agenda, serta kalkulasi politik masing-masing.
Arifki juga membuka kemungkinan Presiden mempertimbangkan figur dari luar usulan partai-partai koalisi apabila tidak tercapai kesepakatan politik.
Beberapa nama yang disebut berpotensi masuk dalam pertimbangan berasal dari lingkaran dekat Presiden Prabowo, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Meski demikian, nama-nama tersebut masih sebatas spekulasi dan analisis politik, bukan daftar calon resmi yang telah diajukan Presiden.
Kursi RI-2, Ujian Politik bagi Prabowo
Pergantian Wakil Presiden bukan hanya persoalan mencari sosok pengganti Gibran. Lebih dari itu, keputusan tersebut berpotensi menentukan arah keseimbangan politik pemerintahan Prabowo Subianto.
Presiden dihadapkan pada sejumlah pertimbangan penting, mulai dari stabilitas koalisi, hubungan antarpartai, dukungan parlemen, hingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Jika salah memilih figur, proses pergantian tersebut justru berpotensi memunculkan persaingan baru di antara kekuatan politik pendukung pemerintah.
Sebaliknya, apabila Presiden mampu menentukan figur yang dapat diterima berbagai kelompok politik, pengisian jabatan Wakil Presiden bisa menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan.
Pada akhirnya, keputusan mengenai siapa pengganti Gibran berada di tangan Presiden melalui pengajuan dua nama kepada MPR, sementara keputusan akhir ditentukan melalui mekanisme pemilihan konstitusional.
Kursi RI-2 kini menjadi perhatian politik nasional. Namun, satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar: siapa figur yang akhirnya akan dipilih Prabowo untuk mendampingi kepemimpinannya hingga 2029?
Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi







