Polemik Ijazah Gibran Memanas, Putusan MA Picu Perhatian Partai Politik

TANSNEWS.COM, JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memicu gelombang reaksi politik di tingkat nasional. Keputusan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan, melainkan berpotensi membawa konsekuensi politik yang lebih luas terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia.

Respons terbaru datang dari Partai Golkar. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku terkejut dengan putusan MA yang muncul tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Menurut Doli, perkembangan hukum yang berlangsung dalam waktu berdekatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran telah memasuki fase yang semakin kompleks. Bahkan, ia menilai polemik tersebut berpotensi bergeser dari ranah hukum menuju arena pengambilan keputusan politik tingkat tinggi.

Doli menyampaikan pandangan tersebut kepada wartawan, Minggu (1/11/2026). Ia menyoroti munculnya putusan MA kurang dari tiga setengah minggu setelah putusan MK, ketika perdebatan publik mengenai dokumen pendidikan Gibran masih berlangsung.

Meski demikian, Doli menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berpegang pada prinsip negara hukum. Ia mengingatkan bahwa setiap putusan lembaga peradilan harus dihormati dan diterima oleh seluruh pihak, terlepas dari perbedaan pandangan maupun kepentingan politik.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Doli juga melihat bahwa dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi tersebut memiliki implikasi yang tidak sederhana. Menurutnya, konsekuensi yang muncul tidak hanya berkaitan dengan tindak lanjut hukum, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan dan konfigurasi politik nasional.

MA KABULKAN KASASI, SUKET PENYETARAAN IJAZAH DINYATAKAN TIDAK SAH

Polemik ini menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara tata usaha negara terkait keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran.

Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dan diterbitkan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Objek sengketa adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Pengadilan juga memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam rangkaian panjang persoalan administrasi pendidikan Gibran yang sebelumnya juga menjadi perhatian publik dan dipersoalkan melalui sejumlah jalur hukum.

PUTUSAN MK DAN MA MENJADI SOROTAN PUBLIK

Sebelum putusan MA diterbitkan, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan terkait gugatan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024.

Dalam putusan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK mengungkapkan bahwa majelis hakim tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang SMA milik Gibran sebagai dasar penerbitan dokumen penyetaraan tersebut.

Kedua putusan tersebut memiliki objek dan ruang lingkup pemeriksaan yang berbeda. MK menangani permohonan dalam konteks sengketa hasil pemilu, sedangkan MA memeriksa keabsahan tindakan administrasi pemerintahan terkait penerbitan surat penyetaraan pendidikan.

Perbedaan ruang lingkup tersebut penting dipahami agar publik tidak mencampuradukkan konsekuensi hukum dari masing-masing putusan.

PERSOALAN HUKUM BERLANJUT KE ARENA POLITIK

Pernyataan Ahmad Doli Kurnia memperlihatkan bahwa persoalan ini mulai menjadi perhatian serius partai-partai politik. Ketika putusan lembaga peradilan telah dikeluarkan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, DPR, dan pihak terkait menyikapi konsekuensi administratif maupun politik yang muncul.

Di sisi lain, perlu ditegaskan bahwa putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah tidak dengan sendirinya merupakan putusan pemberhentian Wakil Presiden. Kedudukan jabatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Karena itu, tindak lanjut atas putusan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari kementerian terkait mengenai tindak lanjut administratif atas putusan MA, sekaligus kejelasan mengenai implikasi hukum dokumen yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

UJIAN BAGI TRANSPARANSI DAN SUPREMASI HUKUM

Perkembangan perkara ini menjadi ujian penting bagi konsistensi penegakan hukum dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebatas dokumen hukum, tetapi harus ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait dituntut memberikan penjelasan secara terbuka, objektif, serta tidak menimbulkan tafsir yang semakin memperkeruh situasi politik nasional.

Pernyataan Golkar yang menyebut persoalan tersebut telah bergeser menuju ranah keputusan politik tingkat tinggi menjadi sinyal bahwa polemik dokumen pendidikan Gibran masih berpotensi berkembang.

Pada akhirnya, kepastian hukum, transparansi administrasi negara, serta penghormatan terhadap konstitusi harus menjadi pijakan utama. Kepentingan politik tidak boleh mengesampingkan prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum.

Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi TANSNews.com

Sumber informasi: Okezone News, putusan Mahkamah Agung, dan pemberitaan terkait.