Senin, 16 November 2026 Smart – Independen – Inspiring
TANS NEWS
INFO TERKINI
FESTIVAL HADROH PIALA TENJOLAYA 2026 Diduga Janjikan Centang Biru SPPG dalam Sehari, Mitra MBG Mengaku Rugi Puluhan Juta hingga Ratusan Juta Rupiah Tiga Tokoh Strategis Mundur dari PSI, Bagaimana Nasib Konsolidasi Partai Kaesang? Yusril Tegaskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Resmi Dicabut, Putusan MA Final dan Mengikat Prabowo Peluk Gibran Usai Terima Pengunduran Diri, Jabatan Wakil Presiden Memasuki Babak Baru Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Siapa Penggantinya? Perebutan Kursi RI-2 Mulai Jadi Sorotan Mahfud MD Tegaskan Prabowo Berhak Tentukan Dua Calon Pengganti Gibran, MPR yang Memilih Wapres Baru Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Begini Tahapan Konstitusional, DPR hingga MPR Punya Peran Penentu
TANS TV VIDEO PILIHAN
Beranda › Garut › Diduga Janjikan Centang Biru SPPG dalam Sehari, Mitra MBG Mengaku Rugi Puluhan Juta hingga Ratusan Juta Rupiah
Garut

Diduga Janjikan Centang Biru SPPG dalam Sehari, Mitra MBG Mengaku Rugi Puluhan Juta hingga Ratusan Juta Rupiah

Dugaan penipuan oleh Rachman aliyudin, janji sehari centang biru, sudag ber bulan bulan tak kunjun terealisasi
BAGIKAN ARTIKELDiduga Janjikan Centang Biru SPPG dalam Sehari, Mitra MBG Mengaku Rugi Puluhan Juta hingga Ratusan Juta Rupiahhttps://tansnews.com/dugaan-penipuan-verifikasi-sppg-mbg-garut/
Diduga Janjikan Centang Biru SPPG dalam Sehari, Mitra MBG Mengaku Rugi Puluhan Juta hingga Ratusan Juta Rupiah

GARUT, TANSNEWS.COM – Dugaan praktik penipuan bermodus penawaran jasa percepatan verifikasi dan validasi akun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat. Seorang mitra mengaku mengalami kerugian finansial hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah setelah membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan status verifikasi atau centang biru.

GARUT, TANSNEWS.COM – Dugaan praktik penipuan bermodus penawaran jasa percepatan verifikasi dan validasi akun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat. Seorang mitra mengaku mengalami kerugian finansial hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah setelah membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan status verifikasi atau centang biru.

Persoalan tersebut menjadi sorotan lantaran proses yang semula dijanjikan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari justru disebut tidak kunjung terealisasi meski telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Berdasarkan keterangan pihak mitra kepada redaksi TANSNEWS.COM, proses pengurusan tersebut telah berjalan sejak 8 April 2026 hingga November 2026. Namun, sampai saat ini, hasil verifikasi dan validasi yang dijanjikan belum juga diperoleh.

Mitra mengaku telah memenuhi permintaan pembayaran dengan harapan proses administrasi dapat segera diselesaikan. Akan tetapi, setelah dana diserahkan, kepastian mengenai penyelesaian pekerjaan yang dijanjikan justru tidak kunjung didapatkan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar penawaran jasa, kewenangan pihak yang menawarkan, serta pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima.

Janji Selesai Sehari, Berbulan-bulan Tak Kunjung Terealisasi

Persoalan bermula ketika pihak mitra menerima penawaran jasa pengurusan percepatan verifikasi dan validasi akun SPPG. Dalam penawaran tersebut, proses yang berkaitan dengan status verifikasi atau centang biru disebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, bahkan dijanjikan rampung hanya dalam satu hari.

Janji tersebut menjadi salah satu pertimbangan mitra untuk menggunakan jasa yang ditawarkan.

Namun, realitas yang dialami pihak mitra disebut jauh berbeda dari kesepakatan awal. Waktu terus berjalan, sementara proses yang dijanjikan tidak menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sejak April hingga November 2026, pihak mitra mengaku belum mendapatkan kepastian penyelesaian. Dana yang telah dibayarkan pun disebut belum dikembalikan secara tuntas.

Situasi ini menimbulkan kekecewaan sekaligus mendorong pihak mitra mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab pihak yang menawarkan jasa tersebut.

Nama Rachman Aliyudin Disebut dalam Keterangan Mitra

Dalam keterangan yang disampaikan kepada redaksi, pihak mitra menyebut nama Rachman Aliyudin sebagai seseorang yang menawarkan jasa pengurusan percepatan verifikasi dan validasi akun SPPG tersebut.

Mitra mengaku bahwa yang bersangkutan sempat menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas diri dalam proses komunikasi dan pengurusan kerja sama.

Namun, belakangan muncul pertanyaan dari pihak mitra mengenai kesesuaian dan keabsahan identitas yang diberikan. Mereka menduga terdapat ketidaksesuaian antara dokumen identitas tersebut dengan identitas sebenarnya.

Pihak mitra juga menyebut bahwa Rachman Aliyudin mengaku berdomisili di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Meski demikian, dugaan mengenai ketidaksesuaian identitas tersebut masih merupakan keterangan sepihak dari pihak mitra dan belum terverifikasi secara independen oleh redaksi.

Karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran identitas, kapasitas, serta kewenangan pihak yang bersangkutan dalam menawarkan jasa pengurusan verifikasi SPPG.

Dana Telah Dibayarkan, Pengembalian Belum Tuntas

Persoalan semakin serius ketika proses yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi, sementara dana yang telah diserahkan belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan pihak mitra.

Pihak mitra mengaku telah berupaya meminta kepastian dan pertanggungjawaban atas dana yang dibayarkan. Namun, hingga berita ini disusun, mereka menyatakan belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan.

Nilai kerugian yang disebutkan tidak dapat dianggap sebagai persoalan kecil. Apalagi, dana tersebut merupakan bagian dari modal dan kepentingan usaha mitra yang berharap dapat menjalankan proses administrasi SPPG sesuai ketentuan program MBG.

Persoalan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan penting: atas dasar kewenangan apa jasa percepatan verifikasi tersebut ditawarkan, bagaimana mekanisme pengurusannya, dan kepada siapa dana yang telah dibayarkan dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penelusuran bukti transaksi, komunikasi, dokumen kesepakatan, serta keterangan semua pihak terkait.

Persoalan Telah Dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum

Merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian penyelesaian, pihak mitra menyatakan telah melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Pelaporan itu diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara terang kronologi peristiwa, termasuk dugaan penyimpangan dalam penawaran jasa, aliran dana, penggunaan identitas, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses peng