BGN Efisiensikan Anggaran MBG 2026 Menjadi Rp229 Triliun, Rp117 Triliun Telah Terealisasi

JAKARTA, TANSNEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi terhadap anggaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2026. Dari pagu awal yang mencapai Rp268 triliun, anggaran tersebut setelah melalui proses penyisiran dan evaluasi kini menjadi sekitar Rp229 triliun.
JAKARTA, TANSNEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi terhadap anggaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2026. Dari pagu awal yang mencapai Rp268 triliun, anggaran tersebut setelah melalui proses penyisiran dan evaluasi kini menjadi sekitar Rp229 triliun.
Efisiensi tersebut membuat anggaran MBG berkurang sekitar Rp39 triliun. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan penataan anggaran agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan hal tersebut seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
“Jadi dari Rp268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi Rp229 triliun,” ujar Sudaryono.
Rp117 Triliun Telah Digunakan
Dari total anggaran hasil efisiensi sebesar Rp229 triliun, BGN mencatat sekitar Rp117 triliun telah digunakan untuk pelaksanaan program MBG hingga 27 Agustus 2026.
Dengan demikian, masih terdapat ruang anggaran yang cukup besar untuk melanjutkan sekaligus memperluas pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran.
Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap besaran anggaran, tetapi juga terhadap pelaksanaan program di lapangan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian BGN adalah keberadaan dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.
BGN Periksa 27.485 SPPG
Dalam proses evaluasi tersebut, BGN telah melakukan pemeriksaan terhadap 27.485 SPPG.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.022 SPPG telah ditetapkan sebagai dapur MBG, sementara 463 SPPG lainnya dikenakan status suspend atau ditunda.
Penundaan tersebut antara lain berkaitan dengan adanya profil maupun data yang dinilai belum lengkap sehingga memerlukan proses verifikasi dan penyempurnaan sebelum dapat kembali menjalankan layanan.
Langkah penyisiran tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap dapur MBG memiliki kesiapan administrasi, operasional, serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Perluasan MBG ke Wilayah 3T
Meskipun melakukan efisiensi anggaran, BGN memastikan program MBG tetap memiliki ruang untuk terus diperluas.
Salah satu prioritas perluasan diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Sudaryono mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 2.700 dapur MBG yang telah siap dibuka secara bertahap.
Menariknya, kebutuhan anggaran untuk pengaktifan dapur-dapur tersebut disebut masih dapat dipenuhi dari alokasi anggaran tahun 2026 yang telah tersedia.
Artinya, BGN tidak perlu mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung rencana perluasan tersebut.
Efisiensi Tidak Hentikan Ekspansi Program
Efisiensi anggaran menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjaga kesinambungan program sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pemenuhan gizi.
Karena itu, evaluasi terhadap SPPG menjadi penting. Dapur yang memenuhi persyaratan dapat terus menjalankan pelayanan, sedangkan dapur yang masih memiliki kekurangan administrasi maupun data harus terlebih dahulu menyelesaikan proses perbaikan.
Pertemuan antara BGN dan Kementerian Keuangan juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan anggaran MBG yang sedang berjalan, termasuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap sejalan dengan target program.
Dengan anggaran yang telah diefisienkan dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun, BGN kini dituntut untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran.
Dengan masih tersedianya anggaran dan kesiapan ribuan dapur baru, BGN memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan sekaligus membuka peluang perluasan layanan secara bertahap hingga menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Jurnalis: Tantan Su
TANSNEWS.COM







