Senin, 16 November 2026 Smart – Independen – Inspiring
TANS NEWS
INFO TERKINI
FESTIVAL HADROH PIALA TENJOLAYA 2026 Diduga Janjikan Centang Biru SPPG dalam Sehari, Mitra MBG Mengaku Rugi Puluhan Juta hingga Ratusan Juta Rupiah Tiga Tokoh Strategis Mundur dari PSI, Bagaimana Nasib Konsolidasi Partai Kaesang? Yusril Tegaskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Resmi Dicabut, Putusan MA Final dan Mengikat Prabowo Peluk Gibran Usai Terima Pengunduran Diri, Jabatan Wakil Presiden Memasuki Babak Baru Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Siapa Penggantinya? Perebutan Kursi RI-2 Mulai Jadi Sorotan Mahfud MD Tegaskan Prabowo Berhak Tentukan Dua Calon Pengganti Gibran, MPR yang Memilih Wapres Baru Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Begini Tahapan Konstitusional, DPR hingga MPR Punya Peran Penentu
TANS TV VIDEO PILIHAN
Beranda › Hukum › Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Begini Tahapan Konstitusional, DPR hingga MPR Punya Peran Penentu
Hukum

Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Begini Tahapan Konstitusional, DPR hingga MPR Punya Peran Penentu

Bagaimana jika Gibran mundur atau dimakzulkan? Simak tahapan konstitusional melalui DPR, MK, dan MPR berdasarkan UUD 1945.
BAGIKAN ARTIKELGibran Mundur atau Dimakzulkan? Begini Tahapan Konstitusional, DPR hingga MPR Punya Peran Penentuhttps://tansnews.com/gibran-mundur-atau-dimakzulkan-tahapan-konstitusional/
Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Begini Tahapan Konstitusional, DPR hingga MPR Punya Peran Penentu

JAKARTA, TANSNEWS.COM – Masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan nasional. Di tengah polemik terkait dokumen persyaratan pendidikan yang kembali mencuat, muncul dua kemungkinan yang menjadi perhatian publik, yakni pengunduran diri secara resmi atau pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan (impeachment).

JAKARTA, TANSNEWS.COM – Masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan nasional. Di tengah polemik terkait dokumen persyaratan pendidikan yang kembali mencuat, muncul dua kemungkinan yang menjadi perhatian publik, yakni pengunduran diri secara resmi atau pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan (impeachment).

Persoalan ini tidak lagi sebatas perdebatan politik. Prosesnya menyentuh mekanisme ketatanegaraan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga negara.

Situasi semakin berkembang setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Di sisi lain, sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang dapat menjadi salah satu tahapan awal menuju proses pemakzulan.

Dua jalur tersebut memiliki konsekuensi hukum dan politik yang berbeda. Pengunduran diri berujung pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, sedangkan pemakzulan harus melewati proses panjang yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Latar Belakang Persoalan

Persoalan jabatan Gibran mencuat setelah adanya gugatan terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutus gugatan terkait persoalan tersebut dengan amar tidak dapat diterima. Namun, pertimbangan hukum dalam putusan itu turut memunculkan perdebatan mengenai bukti dokumen pendidikan yang dipersoalkan.

Polemik kemudian berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan warga bernama Subhan. Dalam putusannya, MA pada pokoknya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek gugatan tidak sah dan batal demi hukum.

Perkembangan putusan tersebut kemudian memicu desakan dari sejumlah pihak agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri atau menghadapi proses politik melalui mekanisme pemakzulan.

Meski demikian, penting ditegaskan bahwa polemik dan putusan atas objek administrasi pendidikan tersebut tidak dengan sendirinya berarti Wakil Presiden telah diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional.

Jika Gibran Mundur, MPR Harus Memilih Wakil Presiden Baru dalam 60 Hari

Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan proses pemberhentiannya telah dilakukan sesuai ketentuan, maka jabatan Wakil Presiden akan mengalami kekosongan.

Mekanisme pengisian jabatan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan itu menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Secara lebih terperinci, mekanisme pemilihan pengganti diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), beserta perubahannya.

Berikut tahapan pengisian jabatan apabila Wakil Presiden mengundurkan diri:

  1. Pengunduran diri disampaikan secara resmi. Niat mundur harus ditindaklanjuti melalui proses formal sesuai ketentuan yang berlaku, bukan sekadar pernyataan dalam pertemuan politik.
  2. Terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Setelah pemberhentian berlaku, jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.
  3. Presiden mengajukan dua nama calon pengganti. Presiden menyampaikan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
  4. MPR menggelar sidang paripurna. Sidang untuk memilih Wakil Presiden baru diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
  5. Kedua calon menyampaikan kesiapan. Dua calon yang diajukan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum pemilihan dilakukan.
  6. MPR melakukan pemungutan suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
  7. Pemilihan diulang jika suara sama. Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.
  8. Wakil Presiden terpilih dilantik. Setelah ditetapkan, Wakil Presiden baru menjalani pelantikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta membuat Presiden bebas menunjuk pengganti secara langsung. Ada mekanisme konstitusional yang memberikan kewenangan pemilihan kepada MPR berdasarkan dua nama yang diajukan Presiden.

Jika Dimakzulkan, Prosesnya Lebih Panjang: DPR, MK, hingga MPR

Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan merupakan proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan melalui prosedur konstitusional.

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Artinya, pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya karena tekanan publik, perbedaan pandangan politik, atau keputusan sepihak parlemen.

Ada tahapan hukum yang harus dilalui.

Berikut mekanisme pemakzulan berdasarkan ketentuan konstitusi dan UU MD3:

1. DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat

Proses dapat dimulai melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran hukum atau kondisi yang menyebabkan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Dalam ketentuan UU MD3, usulan Hak Menyatakan Pendapat dapat diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR.

2. Usulan dibahas dalam rapat paripurna DPR

Usulan tersebut harus memenuhi persyaratan kehadiran dan persetujuan anggota DPR sesuai ketentuan UU MD3.

Apabila disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR, proses dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus (Pansus).

3. Pansus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan

Pansus DPR bertugas mengumpulkan bahan, memeriksa persoalan, serta menyusun laporan mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan jabatan.

Berdasarkan Pasal 213 UU MD3, Pansus bekerja paling lama 60 hari sebelum menyampaikan hasil kerjanya kepada DPR.

4. DPR mengambil keputusan atas laporan Pansus

Hasil kerja Pansus dibawa ke rapat paripurna DPR untuk memperoleh keputusan.

Jika pendapat DPR diterima dan dinilai memenuhi ketentuan, DPR dapat meneruskan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.

5. Mahkamah Konstitusi memeriksa dugaan pelanggaran

Pada tahapan ini, MK memiliki posisi penting sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang terbukti.

MK tidak serta-merta memberhentikan Wakil Presiden. Putusan MK menjadi bagian dari proses konstitusional yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara terkait.

6. DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Wakil Presiden kepada MPR.

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari proses yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

7. MPR menggelar sidang untuk mengambil keputusan

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usulan pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut.

Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang MPR.

8. Keputusan akhir berada di tangan MPR

Keputusan pemberhentian harus diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

Apabila persyaratan tersebut terpenuhi dan usulan disetujui, Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya.

Selanjutnya, kekosongan jabatan diisi melalui mekanisme pemilihan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dua Jalur Berbeda, Konsekuensi Politik dan Hukum Tidak Sama

Perbedaan mendasar antara pengunduran diri dan pemakzulan terletak pada dasar pemberhentian serta proses yang harus dilalui.

Pengunduran diri merupakan langkah berhenti atas kehendak sendiri yang ditindaklanjuti melalui prosedur formal. Sementara pemakzulan merupakan proses pemberhentian berdasarkan dugaan pelanggaran yang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan keputusan politik konstitusional.

Dalam situasi Gibran saat ini, kedua mekanisme tersebut menjadi perhatian karena adanya pernyataan niat mengundurkan diri dari Istana dan berkembangnya usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

Namun, pernyataan niat mundur tidak boleh disamakan dengan pengunduran diri yang telah selesai secara hukum. Demikian pula, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak otomatis berarti proses pemakzulan telah berhasil.

Seluruh tahapan harus dijalankan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Ujian bagi Demokrasi dan Penegakan Konstitusi

Perkembangan polemik jabatan Wakil Presiden ini menjadi ujian bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di satu sisi, setiap pejabat negara harus tunduk pada hukum dan memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan konstitusi. Di sisi lain, proses pemberhentian pejabat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum juga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

DPR, MK, dan MPR memiliki kewenangan masing-masing yang tidak dapat saling menggantikan.

DPR menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan pendapat konstitusional, MK memeriksa serta memutus aspek hukumnya, sedangkan MPR mengambil keputusan akhir dalam mekanisme pemakzulan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang apakah Gibran akan mundur atau dimakzulkan. Lebih jauh, publik sedang menyaksikan bagaimana konstitusi bekerja ketika muncul persoalan serius yang menyangkut jabatan tertinggi dalam pemerintahan.

Kepastian hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap prosedur konstitusional menjadi hal yang tidak boleh dikorbankan di tengah dinamika politik nasional.

Sebab, dalam negara hukum, jabatan publik bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap pemegang jabatan harus tunduk pada konstitusi, dan setiap proses pemberhentian harus berjalan berdasarkan hukum, bukan semata-mata tekanan politik.


Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi