Istana Sebut Dugaan Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit Mengarah ke Makar, Tiga Jenderal Polri Jadi Tersangka

TANSNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
TANSNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Perkembangan perkara ini memicu perhatian luas setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tindakan yang diduga dilakukan para tersangka tidak sekadar menyangkut pelanggaran prosedur penyadapan, tetapi juga berpotensi membahayakan keamanan negara dan keselamatan kepala negara.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (4/11/2026), Prasetyo bahkan menyebut dugaan perbuatan tersebut mengarah pada tindakan makar.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap, mengarah ke perbuatan makar. Mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara dan pejabat pemerintahan merupakan persoalan serius karena berpotensi membuka informasi strategis yang bersifat rahasia.
Informasi tersebut, kata Prasetyo, dapat berdampak terhadap kepentingan nasional apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.
Meski demikian, pernyataan mengenai dugaan yang mengarah pada makar tersebut merupakan pandangan pemerintah. Hingga perkembangan penyidikan yang diumumkan, pasal yang disangkakan kepada para tersangka masih berkaitan dengan penyadapan dan pelanggaran sistem elektronik, bukan pasal tindak pidana makar.
Presiden Berhentikan Listyo Sigit dari Jabatan Kepala KSP
Dampak kasus ini langsung menyentuh lingkungan Istana. Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Keputusan tersebut diambil setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
“Pada pagi hari ini tadi, Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas dia sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” kata Prasetyo.
Pemberhentian itu menjadi perkembangan penting karena Listyo sebelumnya merupakan salah satu pejabat yang memiliki posisi strategis dalam lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo.
Tiga Jenderal Polri Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Pengumuman disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketiga tersangka tersebut adalah:
- Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
- Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN), pejabat Divisi Hukum Polri.
- Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), perwira tinggi Polri yang bertugas di lingkungan pendidikan dan pengembangan kepolisian.
Asep menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi serta keterangan ahli.
Ketiganya disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Selain tiga tersangka tersebut, penyidik juga masih mendalami keterlibatan satu orang lainnya yang berstatus saksi.
Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga terdapat sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan mekanisme hukum sebagaimana mestinya.
Sistem tersebut merupakan perangkat pengelolaan intersepsi atau penyadapan yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur internal yang berlaku.
Dalam perkara ini, penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa dilandasi kebutuhan penegakan hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Lebih jauh, pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan sejumlah file hasil penyadapan dan catatan aktivitas sistem atau log.
Penghapusan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya dilakukan.
Jika dugaan tersebut terbukti, perkara ini tidak hanya menyangkut penyalahgunaan teknologi pengawasan, tetapi juga membuka persoalan mengenai pengendalian akses, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap perangkat penyadapan milik institusi negara.
Presiden hingga Jurnalis Diduga Menjadi Sasaran
Bareskrim mengungkapkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah kelompok dan individu lain juga disebut masuk dalam daftar nomor telepon yang diduga disadap, antara lain pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai cakupan operasi penyadapan, siapa yang menentukan sasaran, serta untuk kepentingan apa informasi komunikasi tersebut dikumpulkan.
Hingga kini, motif dan tujuan akhir penyadapan belum diungkap secara menyeluruh kepada publik.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena dugaan penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil berpotensi mengancam kerahasiaan sumber informasi, perlindungan korban, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik.
Polisi Sita 11 Ponsel dan Sejumlah Perangkat Elektronik
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi dan tiga orang ahli.
Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti yang disita meliputi:
- 11 unit telepon seluler.
- 1 unit iPad.
- 4 unit flashdisk.
Barang-barang tersebut akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan analisis forensik digital guna mengungkap aktivitas penyadapan, akses terhadap sistem, serta dugaan penghapusan data elektronik.
Hasil pemeriksaan perangkat elektronik diharapkan dapat membantu penyidik menelusuri alur perintah, penggunaan sistem, pihak yang memiliki akses, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Dijerat Pasal KUHP dan UU ITE
Dalam perkara ini, Bareskrim menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka.
Pasal-pasal yang disangkakan meliputi:
1. Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Mengatur perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
2. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Berkaitan dengan akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik milik pihak lain. Ancaman pidana yang disebutkan penyidik mencapai enam tahun penjara.
3. Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Mengatur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.
Penerapan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa penyidik saat ini berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan dan penyalahgunaan sistem elektronik.
Yusril: Sejauh Ini Belum Ada Indikasi Makar
Di tengah pernyataan Istana yang menyebut perkara tersebut mengarah pada makar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya memberikan penjelasan berbeda mengenai aspek hukum perkara tersebut.
Yusril menegaskan bahwa hingga perkembangan penyidikan yang disampaikan pada Selasa (3/11/2026), belum ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana makar.
Menurutnya, pasal-pasal yang diterapkan penyidik masih berkaitan dengan penyadapan, intersepsi, dan pelanggaran UU ITE.
Ia menjelaskan bahwa tindak pidana makar memiliki unsur dan kategori tersendiri sebagaimana diatur dalam KUHP.
Yusril juga menyatakan bahwa motif serta kepentingan di balik dugaan penyadapan masih menjadi bagian dari proses pendalaman penyidik.
Perbedaan penekanan antara pernyataan Mensesneg dan Menko Kumham Imipas tersebut menjadi hal penting untuk dicermati. Pernyataan Istana merupakan penilaian terhadap potensi ancaman keamanan negara, sedangkan penentuan unsur pidana makar tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan ketentuan hukum.
YLBHI: Penyadapan Ilegal Berpotensi Melanggar HAM
Kasus ini turut mendapat perhatian organisasi masyarakat sipil.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai dugaan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah memperlihatkan persoalan mendasar dalam penggunaan kewenangan aparat penegak hukum dan teknologi pengawasan negara.
YLBHI menegaskan bahwa apabila terbukti dilakukan tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah, praktik penyadapan tersebut dapat menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia serta penyalahgunaan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dapat membahayakan kerahasiaan narasumber, informasi korban, strategi bantuan hukum, hingga jaringan pembela HAM.
YLBHI mendesak agar pengusutan perkara tidak berhenti pada penetapan tiga tersangka. Penyidik perlu mengungkap pihak yang memberikan perintah, mengendalikan operasi, serta menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan.
Menurut YLBHI, pengungkapan keseluruhan rantai komando menjadi penting untuk memastikan pertanggungjawaban pidana maupun kelembagaan.
FITRA Soroti Penggunaan Alat Sadap yang Dibiayai Negara
Sorotan juga datang dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).
Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan, menilai dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan yang pengadaannya menggunakan anggaran negara merupakan persoalan serius.
Teknologi yang seharusnya digunakan untuk mendukung penegakan hukum berpotensi berubah menjadi alat pengawasan yang disalahgunakan apabila tidak dilengkapi mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban yang ketat.
FITRA mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan, penggunaan, serta pengawasan teknologi penyadapan di seluruh institusi negara yang memiliki kewenangan tersebut.
Evaluasi itu dinilai penting agar perangkat pengawasan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun agenda politik tertentu.
Ujian Transparansi dan Pengawasan Kekuasaan
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah elemen masyarakat membuka persoalan yang jauh lebih luas dibandingkan perkara pidana individual.
Persoalan utamanya adalah bagaimana negara mengendalikan teknologi pengawasan yang memiliki kemampuan mengakses informasi komunikasi masyarakat.
Jika dugaan penyalahgunaan tersebut terbukti, pemerintah dan institusi penegak hukum harus memastikan bahwa kewenangan penyadapan tidak dijalankan tanpa dasar hukum, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana penyidikan akan menelusuri rantai komando, pihak penerima informasi, serta kemungkinan penggunaan hasil penyadapan untuk kepentingan tertentu.
Di sisi lain, proses hukum terhadap para tersangka harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, transparansi, dan independensi penyidikan.
Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Pembuktian seluruh dugaan tindak pidana tetap menjadi kewenangan proses peradilan.
Kini, tantangan terbesar aparat penegak hukum bukan hanya mengungkap siapa yang diduga melakukan penyadapan, melainkan juga menjelaskan siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa operasi itu dijalankan, dan sejauh mana teknologi negara digunakan di luar koridor hukum.
Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi TansNews.com








