Senin, 16 November 2026 Smart – Independen – Inspiring
TANS NEWS
INFO TERKINI
FESTIVAL HADROH PIALA TENJOLAYA 2026 Diduga Janjikan Centang Biru SPPG dalam Sehari, Mitra MBG Mengaku Rugi Puluhan Juta hingga Ratusan Juta Rupiah Tiga Tokoh Strategis Mundur dari PSI, Bagaimana Nasib Konsolidasi Partai Kaesang? Yusril Tegaskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Resmi Dicabut, Putusan MA Final dan Mengikat Prabowo Peluk Gibran Usai Terima Pengunduran Diri, Jabatan Wakil Presiden Memasuki Babak Baru Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Siapa Penggantinya? Perebutan Kursi RI-2 Mulai Jadi Sorotan Mahfud MD Tegaskan Prabowo Berhak Tentukan Dua Calon Pengganti Gibran, MPR yang Memilih Wapres Baru Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Begini Tahapan Konstitusional, DPR hingga MPR Punya Peran Penentu
TANS TV VIDEO PILIHAN
Beranda › Hukum › PENYADAPAN ILEGAL POLRI: Mantan Kapolri Listyo Sigit dan Sejumlah Jenderal Terseret,
Hukum

PENYADAPAN ILEGAL POLRI: Mantan Kapolri Listyo Sigit dan Sejumlah Jenderal Terseret,

BAGIKAN ARTIKELPENYADAPAN ILEGAL POLRI: Mantan Kapolri Listyo Sigit dan Sejumlah Jenderal Terseret,https://tansnews.com/dugaan-penyadapan-ilegal-guncang-polri-nama-mantan-kapolri-listyo-sigit-dan-sejumlah-jenderal-terseret-jejak-digital-jadi-sorotan/
PENYADAPAN ILEGAL POLRI: Mantan Kapolri Listyo Sigit dan Sejumlah Jenderal Terseret,

TansNews.com, JAKARTA — Dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting nasional menjadi sorotan serius setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.

TansNews.com, JAKARTA — Dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting nasional menjadi sorotan serius setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.

Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan teknologi penyadapan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan internal, keamanan komunikasi negara, serta akuntabilitas penggunaan sistem intersepsi milik kepolisian.

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka awal, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga ketiganya terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden Prabowo Subianto. Sasaran lainnya disebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Perkembangan berikutnya, pemberitaan 7 November 2026 turut menyebut Irjen Pol. Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Dengan demikian, penanganan perkara ini berkembang dan tidak lagi terbatas pada tiga nama yang diumumkan pada konferensi pers awal.

Sistem LIMS dan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan

Salah satu aspek paling krusial dalam perkara ini adalah penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan pengelolaan intersepsi atau penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.

Menurut penjelasan Kabareskrim yang diberitakan sejumlah media nasional, dugaan penyimpangan bermula pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak sekadar menyangkut pelanggaran prosedur teknis. Penggunaan fasilitas penyadapan di luar ketentuan dapat menyentuh persoalan mendasar mengenai perlindungan privasi, hak warga negara, dan batas kewenangan aparat penegak hukum.

Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak privasi seseorang. Karena itu, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oktober 2026: Dugaan Penghapusan Data dan Jejak Aktivitas Digital

Perkara ini semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dan catatan aktivitas pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, penyidik menyebut adanya dugaan perintah untuk menghapus file hasil penyadapan dari komputer sistem tersebut.

Peristiwa itu kemudian menjadi bagian penting dalam pengusutan perkara, terutama karena catatan aktivitas digital atau log data dapat membantu penyidik merekonstruksi siapa yang mengakses sistem, kapan akses dilakukan, serta tindakan apa yang berlangsung di dalamnya.

Pada 30 Oktober 2026, petugas yang mengetahui dugaan penyimpangan tersebut dilaporkan membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri.

Langkah pelaporan ini menjadi titik penting dalam pengungkapan perkara karena membuka jalan bagi pemeriksaan lebih lanjut terhadap dugaan penyalahgunaan sistem elektronik di lingkungan kepolisian.

Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Elektronik

Dalam proses penyidikan, Bareskrim menyatakan telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi dan tiga orang ahli.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, terdiri atas:

  • 11 unit telepon genggam.

  • 1 unit iPad.

  • 4 buah flashdisk.

Barang-barang tersebut akan menjadi bagian dari proses pembuktian, termasuk untuk menelusuri komunikasi, aktivitas perangkat, serta kemungkinan keterkaitan dengan sistem penyadapan yang sedang diperiksa.

Dalam perkara yang melibatkan teknologi digital, pembuktian tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan atau keterangan saksi. Pemeriksaan forensik digital, integritas barang bukti, serta kesinambungan rantai penguasaan barang bukti (chain of custody) menjadi faktor penting untuk memastikan hasil penyidikan dapat diuji secara hukum.

Penetapan Tersangka dan Konsekuensi Hukum

Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka awal pada 3 November 2026. Pemberitaan berikutnya juga menyebut adanya perkembangan status hukum terhadap perwira lain.

Dalam pemberitaan mengenai konferensi pers awal, para tersangka disebut dijerat dengan sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ancaman pidana yang diberitakan berbeda menurut jenis perbuatan dan ketentuan yang disangkakan. Namun, perlu ditegaskan bahwa pasal yang disangkakan bukanlah putusan pengadilan.

Status tersangka juga tidak serta-merta berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses peradilan yang menjamin hak-hak setiap pihak.

Pengawasan Internal Polri Dipertaruhkan

Kasus ini menjadi ujian serius bagi mekanisme pengawasan internal Polri. Sebab, dugaan penyalahgunaan fasilitas penyadapan justru menyangkut sistem yang semestinya digunakan untuk mendukung penegakan hukum.

Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana sistem LIMS dioperasikan, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengaksesnya, bagaimana proses persetujuan penyadapan dilakukan, serta mekanisme apa yang tersedia untuk mencegah penyalahgunaan.

Transparansi juga diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apakah terdapat pengawasan berlapis terhadap setiap aktivitas penyadapan? Bagaimana sistem mendeteksi akses tanpa kewenangan? Apakah data yang dihapus masih dapat dipulihkan melalui pemeriksaan forensik digital?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar pengusutan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mampu mengungkap kemungkinan kelemahan sistem dan tanggung jawab kelembagaan.

Menunggu Pembuktian, Transparansi, dan Pertanggungjawaban

Perkara dugaan penyadapan ilegal ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan internal institusi. Di dalamnya terdapat kepentingan perlindungan privasi, keamanan komunikasi pejabat negara, integritas sistem elektronik, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Bareskrim perlu memastikan seluruh proses penyidikan berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap dugaan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, sementara seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengungkapan perkara ini bukan hanya berapa banyak pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan sejauh mana proses hukum mampu mengungkap fakta secara utuh, membuktikan dugaan pelanggaran, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang luput dari pertanggungjawaban.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa teknologi yang diberikan kepada aparat untuk menegakkan hukum tidak boleh berubah menjadi instrumen yang melampaui hukum itu sendiri.

Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi