GEGER! Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Dikabarkan Ditahan, Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Telepon Presiden Prabowo

JAKARTA, TansNews.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka persoalan serius terkait keamanan komunikasi negara, penyalahgunaan kewenangan, serta pengawasan terhadap sistem penyadapan yang dimiliki aparat penegak hukum.
JAKARTA, TansNews.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka persoalan serius terkait keamanan komunikasi negara, penyalahgunaan kewenangan, serta pengawasan terhadap sistem penyadapan yang dimiliki aparat penegak hukum.
Perkara ini menjadi sorotan publik setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), serta penghapusan data elektronik.
Salah satu nama yang terseret dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Dua nama lainnya adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Pengungkapan kasus ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin nomor telepon kepala negara dan sejumlah pejabat penting diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa melalui mekanisme hukum yang semestinya?
Penyadapan Diduga Berlangsung Sejak 2025
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Sasaran penyadapan disebut tidak hanya mencakup Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga para pengusaha.
Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Menurut penyidik, tindakan yang diduga dilakukan para tersangka tidak didasarkan pada prosedur permohonan penyadapan yang sah. Padahal, penyadapan merupakan tindakan khusus yang harus memiliki dasar hukum, kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan komunikasi pribadi dan keamanan informasi pejabat tertinggi negara.
Modus Dugaan Penyadapan: Nomor Telepon Dimasukkan ke Server LIMS
Salah satu temuan penting dalam penyidikan berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu sistem yang digunakan untuk pengelolaan intersepsi atau penyadapan secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bareskrim mengungkapkan adanya dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dilengkapi dokumen permohonan penyidik maupun laporan polisi (LP).
Dengan demikian, menurut hasil penyidikan sementara, penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan ataupun penyidikan suatu perkara pidana.
Kondisi ini menjadi persoalan mendasar. Sebab, fasilitas penyadapan yang seharusnya digunakan untuk mendukung penegakan hukum justru diduga dimanfaatkan di luar prosedur dan kewenangannya.
Jika terbukti, penyalahgunaan sistem tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan berpotensi menjadi persoalan pidana serius yang menyangkut perlindungan hak privasi dan keamanan komunikasi.
Dugaan Penghapusan Data Hasil Sadapan
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan file log hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS.
Peristiwa tersebut disebut terjadi sekitar Oktober 2026. Penghapusan data ini menjadi salah satu bagian penting yang didalami penyidik karena berkaitan dengan jejak aktivitas penggunaan sistem penyadapan.
Dalam perkara yang melibatkan sistem elektronik, keberadaan log aktivitas, rekaman akses, dan data digital lainnya memiliki peranan penting untuk mengungkap siapa yang mengakses sistem, kapan tindakan dilakukan, serta bagaimana mekanisme perintah dijalankan.
Apabila penghapusan tersebut terbukti dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan jejak tindakan ilegal, perbuatan itu dapat memperberat persoalan hukum yang sedang disidik.
Namun, hubungan antara dugaan penghapusan data dengan masing-masing tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.
Tiga Jenderal Polri Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka.
Ketiganya adalah:
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) – mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden.
-
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) – Kepala Divisi Hukum Polri.
-
Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) – Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.
Selain ketiga nama tersebut, seorang perwira tinggi Polri berinisial SU, yang disebut sebagai Irjen Slamet Uliandi, turut menjalani pemeriksaan dan masih berstatus sebagai saksi berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam perkembangan perkara tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan saksi, ahli, serta gelar perkara berdasarkan hasil penyidikan.
Penting ditegaskan bahwa status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan bukan merupakan putusan bersalah. Setiap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan memperoleh proses peradilan yang adil.
Polisi Sita 11 Ponsel dan Sejumlah Barang Bukti Elektronik
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan tiga orang ahli.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik, antara lain:
-
11 unit telepon seluler.
-
1 unit iPad.
-
4 buah flashdisk.
Barang bukti tersebut akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan analisis digital untuk menelusuri dugaan aktivitas penyadapan, akses sistem, serta penghapusan data elektronik.
Ketiga tersangka dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri.
Polri Tegaskan Bukan Kebijakan Institusi
Di tengah besarnya perhatian publik, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan bahwa perkara tersebut didalami sebagai dugaan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi Polri.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk menjaga agar proses penegakan hukum tidak serta-merta digeneralisasi sebagai tindakan seluruh institusi kepolisian.
Meski demikian, perkara ini tetap menuntut transparansi dan evaluasi internal secara menyeluruh, khususnya berkaitan dengan sistem pengawasan penggunaan teknologi penyadapan.
Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas pengawasan komunikasi hanya digunakan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum.
Presiden Prabowo Disebut Telah Menerima Laporan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membenarkan bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui persoalan tersebut.
Menurut Yusril, Presiden telah menerima laporan terkait dugaan penyadapan yang menyasar nomor teleponnya.
Yusril menilai persoalan ini bukan perkara sederhana karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara dan sejumlah pejabat pemerintahan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini dapat menjadi peringatan serius mengenai kerentanan sistem keamanan komunikasi di lingkungan pemerintahan.
Pemerintah Pastikan Belum Ada Indikasi Makar
Meski perkara tersebut menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden, pemerintah melalui Yusril menyampaikan bahwa hingga perkembangan pemeriksaan yang disampaikan saat itu belum ditemukan indikasi yang mengarah pada tindakan makar.
Fokus penanganan perkara sejauh ini berada pada dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, intersepsi, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Pernyataan ini penting untuk membedakan antara dugaan tindak pidana yang sedang diproses dengan spekulasi mengenai motif politik atau upaya menggulingkan pemerintahan.
Dengan demikian, publik diharapkan tidak menarik kesimpulan yang melampaui fakta-fakta penyidikan.
Pemerintah Diminta Evaluasi Seluruh Sistem Penyadapan
Kasus ini juga membuka kebutuhan untuk mengevaluasi tata kelola perangkat penyadapan yang dimiliki lembaga negara.
Pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Evaluasi tersebut mencakup mekanisme penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, KPK, dan BNN.
Pengawasan diperlukan agar setiap penggunaan teknologi intersepsi memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dokumentasi yang dapat diaudit, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Tanpa pengawasan yang kuat, teknologi yang semestinya menjadi instrumen penegakan hukum berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan di luar hukum.
DPR Minta Pengusutan Dilakukan Transparan
Dari sisi parlemen, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungan terhadap langkah Bareskrim Polri dalam mengusut perkara tersebut.
DPR mengingatkan agar seluruh proses hukum berjalan profesional, objektif, dan transparan.
Dorongan tersebut menjadi penting mengingat perkara ini menyangkut pejabat tinggi negara dan penggunaan fasilitas teknologi yang memiliki implikasi terhadap keamanan nasional.
Pengusutan tidak cukup hanya berhenti pada penetapan tersangka. Aparat penegak hukum juga perlu mengungkap secara terang mekanisme dugaan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, aliran informasi, kemungkinan penerima hasil sadapan, serta motif di balik tindakan tersebut.
Ujian Serius bagi Transparansi dan Keamanan Negara
Terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk menguji keseriusan negara dalam melindungi keamanan komunikasi dan menegakkan supremasi hukum.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab melalui proses penyidikan: siapa yang memiliki akses terhadap sistem LIMS, bagaimana nomor-nomor target dimasukkan, siapa yang mengetahui aktivitas tersebut, serta apakah hasil penyadapan pernah digunakan atau diserahkan kepada pihak lain.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab melalui spekulasi, melainkan melalui bukti digital, keterangan saksi, dan proses hukum yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
Publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh karena perkara ini bukan hanya menyangkut individu tertentu, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Penegakan hukum dalam perkara ini harus berjalan tanpa pandang jabatan. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
TansNews.com akan terus memantau perkembangan penyidikan kasus ini, termasuk kemungkinan pengungkapan pihak-pihak lain dan fakta baru yang muncul dalam proses hukum.
IDENTITAS REDAKSI
Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi
Sumber informasi: CNN Indonesia, Bareskrim Polri, Tirto.id, dan keterangan pemerintah yang dikutip dalam pemberitaan terkait.







