Mahfud MD Tegaskan Prabowo Berhak Tentukan Dua Calon Pengganti Gibran, MPR yang Memilih Wapres Baru

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden apabila Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden apabila Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Kedua nama tersebut nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih salah satunya sebagai pengganti Gibran. Dengan demikian, kewenangan Presiden berada pada tahap pengusulan dua kandidat, sedangkan keputusan pemilihan Wakil Presiden baru berada di tangan MPR.
Penjelasan Mahfud tersebut menjadi perhatian di tengah menguatnya dinamika politik nasional menyusul kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden.
Dalam keterangannya melalui podcast Terus Terang di kanal YouTube pribadinya, Rabu (11/11/2026), Mahfud merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan.
Menurut Mahfud, apabila Presiden berhenti di tengah masa jabatan, Wakil Presiden akan menggantikannya. Namun, apabila yang berhenti adalah Wakil Presiden, Presiden berwenang mengajukan dua orang calon untuk dipilih oleh MPR.
“Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” demikian penjelasan Mahfud.
Prabowo Punya Kewenangan Menentukan Dua Nama
Mahfud menekankan bahwa kewenangan menentukan dua kandidat pengganti Wakil Presiden berada pada Presiden. Karena itu, ia mengingatkan berbagai pihak agar tidak terburu-buru mendesakkan nama tertentu untuk mengisi posisi yang berpotensi kosong tersebut.
Menurutnya, penentuan kandidat merupakan hak konstitusional Presiden yang tidak seharusnya diintervensi oleh kelompok atau kepentingan politik tertentu.
Meski demikian, Mahfud tidak menutup kemungkinan Presiden melakukan komunikasi politik dengan partai-partai pendukung pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan.
Ia menjelaskan, secara etis dan dalam praktik politik, Presiden dapat meminta masukan dari para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat sipil (civil society).
Namun, masukan tersebut tidak boleh berubah menjadi tekanan yang memaksakan nama tertentu kepada Presiden.
Mahfud menegaskan bahwa keputusan mengenai dua kandidat tetap berada di tangan Prabowo sebagai Presiden.
MPR Bukan Sekadar Formalitas, Punya Hak Menentukan Wapres Baru
Hal penting yang perlu dipahami publik adalah Presiden tidak memiliki kewenangan untuk langsung menunjuk satu orang menjadi Wakil Presiden pengganti.
Konstitusi memberikan mekanisme yang berbeda. Presiden mengusulkan dua nama, kemudian MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satunya.
Ketentuan tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Artinya, terdapat dua tahapan kewenangan yang tidak dapat dipertukarkan.
Pertama, Presiden menentukan dan mengusulkan dua kandidat. Kedua, MPR menjalankan kewenangannya melalui sidang untuk memilih satu orang sebagai Wakil Presiden yang baru.
Dengan mekanisme tersebut, proses pergantian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan Presiden maupun kesepakatan politik antarpimpinan partai.
MPR tetap memiliki peran konstitusional sebagai lembaga yang menentukan siapa yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden sampai berakhirnya masa jabatan.
Mahfud Minta Publik Tidak Terburu-buru Membahas Pengganti Gibran
Di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai sosok yang berpotensi menggantikan Gibran, Mahfud meminta seluruh pihak tidak terlalu dini membicarakan kandidat pengganti.
Menurutnya, hal yang lebih mendesak saat ini adalah menunggu kejelasan proses pengunduran diri maupun perkembangan mekanisme politik dan hukum yang sedang berjalan.
Ia menilai persoalan penggantian Wakil Presiden sudah memiliki landasan konstitusional sehingga tidak perlu menjadi polemik sebelum terdapat kepastian mengenai kekosongan jabatan.
“Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang,” ujar Mahfud.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembahasan mengenai calon pengganti tidak boleh mendahului proses hukum dan administrasi yang menjadi dasar terjadinya kekosongan jabatan.
Gibran Sebelumnya Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo setelah pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa penyampaian niat untuk mundur belum dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah resmi diproses secara konstitusional.
Hingga pemberitaan CNN Indonesia pada Rabu (11/11/2026), informasi yang disampaikan pemerintah tersebut masih berkaitan dengan niat pengunduran diri Gibran.
Dinamika Politik Menguji Mekanisme Konstitusi
Persoalan ini semakin menarik perhatian karena di saat yang sama berkembang dorongan politik di DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik yang menyeret nama Gibran.
Kondisi tersebut menghadirkan dua kemungkinan yang berbeda, yakni pengunduran diri secara resmi atau proses pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan sesuai ketentuan UUD 1945.
Apabila pengunduran diri benar-benar terjadi dan jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong, mekanisme pengisian jabatan akan mengikuti Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Presiden akan mengusulkan dua kandidat, sementara MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden yang baru.
Di sisi lain, apabila persoalan berkembang menjadi pemakzulan, prosesnya harus melalui tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran telah resmi meninggalkan jabatannya ataupun bahwa penggantinya telah ditentukan.
Perkembangan ini menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi dan konsistensi penegakan konstitusi di Indonesia.
Pada akhirnya, siapa pun yang nantinya mengisi posisi Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah, transparan, dan sesuai amanat UUD 1945.
Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, satu hal menjadi penentu: pergantian jabatan Wakil Presiden bukan hak prerogatif politik semata, melainkan proses ketatanegaraan yang harus tunduk sepenuhnya pada konstitusi.
Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi







