Jokowi Pamerkan Ijazah SD hingga S1 di Hadapan Majelis Hakim, Roy Suryo Tetap Sebut Palsu

JAKARTA, TANSNEWS.com – Persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), berlangsung panas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
JAKARTA, TANSNEWS.com – Persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), berlangsung panas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Dalam sidang yang menghadirkan dirinya sebagai saksi, Jokowi secara langsung memperlihatkan dokumen ijazah pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga sarjana (S1) kepada pengunjung ruang persidangan.
Momen tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam persidangan. Pasalnya, Jokowi sebelumnya menyatakan telah berjanji akan menunjukkan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi objek polemik dan perdebatan publik.
Sebelum memperlihatkan dokumen tersebut, Jokowi terlebih dahulu meminta izin kepada majelis hakim agar pengunjung sidang juga dapat menyaksikan ijazah yang dibawanya.
“Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga, Yang Mulia. Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya. Mohon, Yang Mulia,” ujar Jokowi di hadapan majelis hakim.
Permintaan tersebut kemudian dikabulkan. Jokowi lantas membalikkan badan dan mengangkat satu per satu dokumen ijazah dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi untuk diperlihatkan kepada pengunjung yang hadir.
Namun, aksi tersebut tidak serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai keaslian dokumen pendidikan Jokowi.
Roy Suryo Tetap Meragukan Keaslian Ijazah
Di tengah momen Jokowi memperlihatkan ijazahnya, terdakwa Roy Suryo justru tetap mempertanyakan keaslian dokumen tersebut.
Bahkan, Roy secara terbuka melontarkan komentar ketika berada di samping Jokowi setelah dokumen ijazah diperlihatkan kepada pengunjung sidang.
“Wong palsu, kok ditunjukkan,” ujar Roy Suryo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan antara Jokowi dan Roy Suryo mengenai keaslian ijazah masih menjadi persoalan utama dalam perkara yang sedang bergulir di pengadilan.
Roy mengaku memiliki sejumlah keberatan terhadap dokumen yang diperlihatkan Jokowi. Salah satu hal yang disorotinya adalah kualitas foto yang tercantum dalam ijazah tersebut.
Menurut Roy, foto pada dokumen yang ditampilkan dalam persidangan kali ini terlihat lebih tajam dibandingkan foto pada ijazah yang pernah diperlihatkan dalam gelar perkara khusus sebelumnya.
“Penglihatan saya adalah penglihatan seorang fotografer yang sudah sejak SMP itu mencetak,” kata Roy kepada wartawan seusai persidangan, sebagaimana dikutip dari siaran YouTube Kompas TV.
Roy juga mengklaim menemukan perbedaan kondisi fisik dokumen apabila dibandingkan dengan ijazah yang sebelumnya ditunjukkan pada 15 Desember 2025.
Ia menyoroti kondisi bagian bawah dokumen yang menurut pengamatannya memiliki kerusakan serta sejumlah lubang yang tidak terlihat pada dokumen sebelumnya.
“Tapi yang jelas, memang ijazah itu berbeda dengan ijazah (yang ditunjukkan) tanggal 15 Desember. 15 Desember itu ijazahnya rapi, tidak ada rusak di bawah, tidak ada apa, lubang-lubang di bawah. Itu tadi jelas betul ijazahnya berbeda. Dan saya sudah memegang ijazah itu,” ungkap Roy.
Tak berhenti di situ, Roy juga mempersoalkan keberadaan efek emboss dan watermark pada dokumen ijazah yang diperlihatkan Jokowi.
Ia menilai karakter watermark yang terlihat pada dokumen tersebut berbeda dengan dokumen yang sebelumnya ditampilkan dalam gelar perkara khusus.
“Yang dikatakan ada emboss, ada enggak? Enggak ada, tapi kalau watermark-nya memang diupayakan, tapi watermark-nya pun berbeda,” kata Roy.
Meski demikian, seluruh keberatan dan penilaian tersebut merupakan klaim Roy Suryo yang masih harus diuji melalui proses pembuktian hukum.
Jokowi Pertanyakan Dasar Tuduhan Roy Suryo
Di hadapan majelis hakim, Jokowi juga menyampaikan keberatannya terhadap kesimpulan Roy Suryo yang menyebut ijazah pendidikannya palsu.
Jokowi mempertanyakan bagaimana Roy dapat menyimpulkan keaslian atau ketidakaslian sebuah dokumen apabila menurutnya Roy belum pernah memeriksa langsung ijazah yang dipersoalkan.
Ia menilai kesimpulan yang disampaikan Roy tidak memiliki dasar yang dapat dipahaminya.
“Keberatan semuanya, Yang Mulia. Wong melihat ijazah aslinya aja belum pernah kok sudah bisa menyimpulkan ijazah palsu gimana. Saya itu kadang-kadang enggak ngerti logika berpikirnya seperti apa,” ujar Jokowi dalam persidangan.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam kesaksian Jokowi. Ia secara terbuka mempertanyakan dasar analisis yang digunakan Roy dalam menyampaikan tudingan mengenai dokumen pendidikannya.
Jokowi Kritik Etika Penelitian Roy Suryo
Selain mempermasalahkan tudingan ijazah palsu, Jokowi turut menyoroti klaim Roy Suryo yang menyebut dirinya sebagai seorang peneliti.
Menurut Jokowi, seorang peneliti seharusnya menjunjung tinggi etika, objektivitas, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan penelitian.
Ia juga menyinggung kedatangan Roy ke Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama sejumlah orang yang menurutnya menjadi bagian dari persoalan tersebut.
“Yang Mulia, tadi yang terhormat Bapak Roy Suryo menyampaikan sebagai peneliti. Menurut saya bukan peneliti. Peneliti etikanya tidak seperti ini. Datang ke UGM membawa satu rombongan,” kata Jokowi.
Kritik tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang diperdebatkan di ruang sidang bukan hanya menyangkut keaslian dokumen ijazah, tetapi juga metode, dasar analisis, dan etika dalam menyampaikan tuduhan kepada seseorang di ruang publik.
Roy Suryo Dihadapkan pada Dakwaan Pencemaran Nama Baik
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi melalui penyebaran informasi mengenai dugaan ijazah palsu.
Jaksa mendasarkan dakwaan tersebut pada Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, dakwaan juga disusun secara subsider dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Jaksa juga mencantumkan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.
Persidangan ini menjadi bagian dari proses hukum untuk menguji berbagai tuduhan, keterangan saksi, serta alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.
Perlu ditegaskan, status terdakwa tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Penentuan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim melalui proses peradilan.
Pembuktian di Pengadilan Menjadi Penentu
Penampilan Jokowi yang memperlihatkan ijazah SD hingga S1 di hadapan pengunjung sidang menjadi peristiwa penting dalam perkembangan perkara tersebut.
Namun, di sisi lain, Roy Suryo tetap mempertahankan keberatannya dengan mengemukakan sejumlah perbedaan yang menurut pengamatannya terdapat pada dokumen ijazah.
Dua pandangan yang berseberangan itu kini berada dalam satu ruang pembuktian hukum. Jokowi mempertanyakan dasar tuduhan, sementara Roy tetap meragukan dokumen yang diperlihatkan.
Pada akhirnya, polemik mengenai keaslian ijazah maupun dugaan pencemaran nama baik tidak semestinya ditentukan hanya melalui pernyataan sepihak atau perdebatan di ruang publik.
Fakta persidangan, pemeriksaan alat bukti, keterangan para saksi, serta pertimbangan majelis hakim akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah dan hasil perkara tersebut.
Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi TANS NEWS
TANSNEWS.com – Smart, Independent, Inspiring.








