Sekolah Gratis di Jabar Bakal Diperluas, Pemprov Jabar Tambah Jangkauan dan Daya Tampung

Jakarta, TANSNEWS.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperluas akses pendidikan melalui program pendidikan gratis dan pembangunan sarana sekolah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan semakin banyak anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menyatakan hampir 1 juta siswa SMA dan SMK negeri mendapatkan jaminan pendidikan gratis.

Program tersebut antara lain ditopang oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat serta dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembiayaan juga diarahkan untuk kebutuhan operasional sekolah, termasuk listrik, air, pembangunan ruang kelas, hingga pembangunan sekolah baru.

Dedi juga meminta masyarakat melaporkan apabila masih ditemukan pungutan terhadap siswa yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan gratis. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan program tersebut.

Tak Hanya Sekolah Negeri

Perluasan akses pendidikan di Jawa Barat tidak hanya menyasar sekolah negeri.

Pemprov Jabar juga menyiapkan skema bantuan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pada Juni 2026, Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebut sebanyak 1.015 SMA dan SMK swasta menyatakan kesiapan bekerja sama dengan Pemprov Jabar untuk menampung calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Dalam skema tersebut, pemerintah daerah menyiapkan beasiswa bagi hingga 80 ribu siswa yang masuk dalam pemetaan calon murid baru.

Selain itu, hampir 38 ribu siswa dari keluarga prasejahtera disebut memperoleh bantuan perlengkapan sekolah senilai Rp1,8 juta per siswa setiap tahun.

Program bantuan pendidikan juga mencakup sekitar 32 ribu siswa sekolah swasta melalui skema SSK. Bantuan tersebut mencakup pembayaran SPP dan bantuan uang bangunan sesuai ketentuan program.

Pemprov Jabar juga menyatakan memberikan bantuan kepada lebih dari 117 ribu siswa yang terancam putus sekolah, dengan tambahan bantuan pembayaran SPP sebesar Rp600 ribu per siswa.

Puluhan Sekolah Baru Dibangun

Perluasan pendidikan juga dilakukan melalui pembangunan fisik.

Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat pada 2026 terdapat pembangunan dan pengembangan satuan pendidikan di 25 lokasi, terdiri dari 22 unit sekolah baru (USB) dan 3 unit gedung baru (UGB).

Dari 22 sekolah baru tersebut, sebanyak 15 merupakan SMA, lima SMK, dan dua SLB. Sementara tiga gedung baru mencakup fasilitas pendidikan di SLBN Medan Satria, SMAN 1 Pasirjambu, dan SLBN Ciparay.

Selain pembangunan sekolah baru, Pemprov Jabar juga mengerjakan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas.

Pada 2026, pembangunan ruang kelas baru dilakukan di 102 sekolah dengan total 203 ruang kelas, sementara rehabilitasi sedang hingga berat dilaksanakan di 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas.

Dengan demikian, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada 2026 mencakup 160 sekolah dan 317 ruang kelas.

Tantangan Pemerataan Masih Besar

Perluasan program pendidikan gratis dan pembangunan sekolah baru menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Jawa Barat tidak semata-mata berkaitan dengan biaya sekolah.

Ketersediaan daya tampung, pemerataan sekolah, kualitas ruang belajar, serta kemampuan keluarga membiayai kebutuhan pendidikan menjadi bagian dari persoalan yang harus ditangani secara bersamaan.

Karena itu, pembangunan sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan daya tampung menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pendidikan.

Dinas Pendidikan Jawa Barat menyatakan pembangunan satuan pendidikan diarahkan ke wilayah yang masih membutuhkan tambahan daya tampung dan fasilitas pendidikan.

Pajak Masyarakat Menjadi Salah Satu Sumber Pembiayaan

Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa berbagai program pendidikan tersebut bukan semata-mata merupakan pemberian pribadi gubernur, melainkan bagian dari penggunaan anggaran pemerintah yang salah satu sumbernya berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak.

Pesan tersebut penting karena program pendidikan gratis pada dasarnya merupakan kebijakan publik yang pembiayaannya berasal dari anggaran pemerintah.

Dengan demikian, keberlanjutan program akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola anggaran, memastikan bantuan tepat sasaran, memperluas daya tampung sekolah, serta menjaga agar layanan pendidikan benar-benar diterima masyarakat.

Bagi masyarakat Jawa Barat, perluasan pendidikan gratis bukan hanya soal menghapus pungutan. Ukuran keberhasilannya juga akan terlihat dari semakin banyak anak yang dapat bersekolah, berkurangnya anak yang terancam putus sekolah, tersedianya ruang belajar yang layak, serta semakin meratanya akses pendidikan antardaerah.

Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi
Sumber: Pemprov Jawa Barat / Dinas Pendidikan Jawa Barat / RMOLJabar