Pemerintah Siapkan Rp6,26 Triliun untuk SDM, 150 Ribu Fresh Graduate Masuk Industri

Bukan Sekadar Magang, Pemerintah Dorong Lulusan Baru, Alumni SMK hingga Korban PHK Menguasai Kompetensi yang Dibutuhkan Industri di Era AI

JAKARTA, TansNews.com – Pemerintah mempercepat penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui serangkaian program yang menyasar berbagai kelompok tenaga kerja, mulai dari lulusan perguruan tinggi, lulusan SMK, hingga pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah tersebut dinilai semakin penting karena dunia kerja tengah menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), yang mulai mengubah pola produksi, kebutuhan tenaga kerja, hingga kompetensi yang dibutuhkan industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan SDM merupakan salah satu agenda penting pemerintah untuk menjaga daya saing ekonomi nasional.

Airlangga menyebut perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026, sementara inflasi berada di sekitar 2,8 persen. Menurutnya, momentum tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja agar pertumbuhan ekonomi dapat ditopang produktivitas yang semakin kuat.

“Indonesia tumbuh sebetulnya dalam semester satu di 5,45 persen dan itu tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Indonesia juga berhasil me-maintain pertumbuhan di atas 5 persen dalam 13 tahun terakhir, dan kemudian kita berhasil menjaga inflasi juga rendah relatif 2,8 persen. Nah kemudian Bapak Presiden mendorong penguatan SDM,” ujar Airlangga.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam acara penyerahan sertifikat kepada Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

150 Ribu Fresh Graduate Disiapkan Masuk Dunia Industri

Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah adalah pemagangan bagi lulusan baru perguruan tinggi.

Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 120.000 hingga 150.000 fresh graduate. Para peserta akan mendapatkan pengalaman kerja langsung di perusahaan atau sektor industri selama enam bulan.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4,14 triliun, termasuk dukungan pembayaran upah peserta selama mengikuti program pemagangan.

Program ini diharapkan dapat menjembatani salah satu persoalan yang kerap dihadapi lulusan baru, yakni kesenjangan antara pengetahuan akademik dengan pengalaman serta kompetensi praktis yang dibutuhkan perusahaan.

Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi tidak hanya membawa ijazah ketika memasuki pasar kerja, tetapi juga memiliki pengalaman yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.

220 Ribu Lulusan SMK Masuk Sasaran Program Vokasi

Tidak hanya lulusan perguruan tinggi, pemerintah juga memperkuat jalur pendidikan dan pelatihan vokasi.

Sekitar 220.000 lulusan SMK menjadi sasaran program vokasi yang diarahkan untuk memperkuat kesiapan mereka memasuki dunia kerja.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,12 triliun untuk program tersebut.

Fokusnya adalah memperkuat keterampilan yang relevan dengan kebutuhan perusahaan sehingga lulusan SMK dapat memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan perkembangan industri.

Kebijakan ini sekaligus menegaskan pentingnya hubungan yang lebih erat antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri.

Korban PHK Tak Dibiarkan Kehilangan Arah

Kelompok pekerja yang terdampak PHK juga masuk dalam perhatian pemerintah.

Melalui program retraining, masyarakat yang kehilangan pekerjaan akan diberikan kesempatan untuk meningkatkan atau mengubah kompetensinya agar dapat kembali memasuki pasar kerja.

Pelatihan ulang tersebut diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri.

Pendekatan ini menjadi penting karena perubahan teknologi dapat membuat sebagian keterampilan lama semakin kurang relevan, sementara kebutuhan terhadap kompetensi baru terus meningkat.

AI Jadi “Game Changer” Dunia Kerja

Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan AI.

Airlangga menilai AI akan menjadi salah satu faktor yang membawa perubahan besar terhadap berbagai sektor ekonomi.

“AI ini adalah salah satu revolusi industri ke depan. Sesudah industri 4.0 dia lari ke AI dan AI aplikasinya sangat luar biasa di berbagai sektor. Jadi ini beberapa game changer yang ada ke depan,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya juga menempatkan pengembangan talenta, infrastruktur digital, dan investasi sebagai tiga pilar penting dalam mempercepat ekosistem AI nasional.

Artinya, tantangan ke depan bukan hanya bagaimana menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan tenaga kerja Indonesia mempunyai kemampuan untuk bekerja berdampingan dengan teknologi baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia Indonesia di tengah transformasi teknologi dan perubahan kebutuhan industri. Pemerintah menyiapkan berbagai program pemagangan, vokasi, retraining hingga pengembangan talenta semikonduktor. (Dok. Kemenko Perekonomian)

15 Ribu Talenta Dipersiapkan untuk Industri Semikonduktor

Langkah pemerintah bahkan mulai diarahkan ke sektor teknologi strategis, salah satunya industri semikonduktor.

Pemerintah bekerja sama dengan Arm Limited, perusahaan yang bergerak dalam desain semikonduktor, untuk memperkuat kapasitas talenta Indonesia.

Sebanyak 15.000 peserta atau engineer Indonesia ditargetkan mendapatkan pelatihan agar mampu masuk dan berkontribusi dalam ekosistem semikonduktor, khususnya bidang desain chip.

Kerja sama Indonesia dengan Arm Limited merupakan bagian dari upaya memperkuat kemampuan nasional di sektor semikonduktor. Perjanjian kerja sama Danantara dan Arm sebelumnya disaksikan Presiden Prabowo Subianto di London pada Februari 2026.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu fondasi untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam penguasaan teknologi desain chip sekaligus membangun talenta yang dibutuhkan industri teknologi masa depan.

Kampus Diminta Tak Berjarak dengan Industri

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara berkelanjutan dan mengikuti perkembangan ekonomi.

Menurut Haryo, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memastikan lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Penguatan SDM harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat keterhubungan antara pendidikan dan dunia industri. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan, tetapi juga perlu memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang,” ujar Haryo.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha menjadi semakin penting karena perubahan kebutuhan industri berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Tantangan Besar di Depan

Program pemagangan, vokasi, retraining, hingga pengembangan talenta semikonduktor menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengarahkan kebijakan SDM pada pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi.

Namun, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, keterlibatan industri, serta kemampuan lembaga pendidikan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan nyata perusahaan.

Di tengah transformasi menuju ekonomi digital dan meningkatnya penggunaan AI, kualitas SDM pada akhirnya akan menjadi salah satu faktor penentu apakah Indonesia hanya menjadi pasar teknologi atau mampu menjadi pemain dalam rantai nilai industri teknologi global.

Dengan target ratusan ribu peserta program peningkatan kompetensi dan ribuan talenta yang dipersiapkan untuk sektor semikonduktor, pemerintah kini mencoba menjawab tantangan tersebut dari sisi paling mendasar: manusia yang menguasai teknologi dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Jurnalis: Tantan Su

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ANTARA, dan sumber terkait.