Desil DTSEN Jadi Sorotan, Airlangga: Data Berdasarkan Sensus dan Survei

Jakarta, TANSnews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons polemik mengenai penetapan kategori desil kesejahteraan masyarakat yang belakangan ramai dipersoalkan publik. Sejumlah warga mengaku hasil pengecekan status desil tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.

Airlangga menjelaskan, pembagian desil merupakan bagian dari pemutakhiran data sosial dan ekonomi pemerintah yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut digunakan sebagai salah satu basis dalam menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat.

“Desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” kata Airlangga di AYANA Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026), dikutip dari Detik Finance.

“Ya itu berdasarkan survei,” tambahnya.

Desil Menentukan Kelompok Kesejahteraan

Berdasarkan informasi pada laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang ditentukan berdasarkan sejumlah variabel sosial dan ekonomi.

Penilaian tersebut tidak hanya melihat pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai kondisi rumah tangga. Di antaranya pekerjaan dan pendidikan anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Data dari berbagai variabel tersebut kemudian digunakan untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam desil kesejahteraan.

Secara umum, desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Warga Kaget Masuk Desil 10

Meski demikian, penerapan kategori tersebut menuai perhatian masyarakat. Sejumlah warga mencoba mengecek status desil mereka secara mandiri melalui laman DTSEN dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Hasil yang muncul ternyata tidak selalu dianggap sesuai dengan kondisi kehidupan mereka sehari-hari.

Salah satunya Fitri, seorang ibu rumah tangga asal Bekasi, Jawa Barat. Ia mengaku terkejut setelah mengetahui keluarganya tercatat dalam desil 10, kategori yang menggambarkan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Padahal, menurut Fitri, kondisi ekonomi keluarganya tergolong sederhana. Suaminya menjalankan usaha kaos sablon dalam skala kecil, sementara kendaraan yang dimiliki hanya sebuah sepeda motor.

“Cuma punya motor, rumah juga numpang ke orang tua, tahu-tahu desil 10,” keluhnya.

Validitas Data Jadi Perhatian

Munculnya sejumlah keluhan masyarakat tersebut membuat akurasi dan pemutakhiran data menjadi perhatian. Perbedaan antara kondisi nyata di lapangan dengan data yang tercatat berpotensi memengaruhi penilaian penerima maupun akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan mekanisme pemutakhiran DTSEN mampu menangkap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat, terutama bagi keluarga yang mengalami perubahan pendapatan, kepemilikan aset, status pekerjaan, maupun tempat tinggal.

Selain itu, masyarakat juga membutuhkan mekanisme yang jelas untuk menyampaikan keberatan apabila data kesejahteraan yang tercantum dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Polemik desil ini pada akhirnya bukan semata soal angka pada sistem, tetapi menyangkut ketepatan sasaran kebijakan sosial pemerintah. Akurasi data menjadi penting agar bantuan dan program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Jurnalis: Tantan Su
Editor: Tantan Su
TANSnews.com – Aktual, Faktual, Profesional