Kiai Sepuh Desak Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Diusut Tuntas, Aparat Diminta Ungkap Aktor di Baliknya

PASURUAN, TansNews.com – Sejumlah kiai sepuh, pengasuh pondok pesantren, dan ulama mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai persoalan tersebut bukan sekadar dugaan pelanggaran hukum biasa, melainkan menyangkut kewibawaan negara, keamanan kepemimpinan nasional, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
PASURUAN, TansNews.com – Sejumlah kiai sepuh, pengasuh pondok pesantren, dan ulama mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai persoalan tersebut bukan sekadar dugaan pelanggaran hukum biasa, melainkan menyangkut kewibawaan negara, keamanan kepemimpinan nasional, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Desakan tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi kiai sepuh yang berlangsung di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (8/11/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, KH Muhammad Idris Hamid, menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus ditangani secara serius, profesional, dan transparan. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu berpotensi menjadi persoalan serius bagi keamanan negara dan tata kelola pemerintahan.
Ia menilai setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, pengkhianatan terhadap amanah jabatan, maupun penggunaan perangkat negara di luar ketentuan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
“Persoalan ini merupakan perkara serius karena menyangkut amanah kekuasaan, keselamatan kepemimpinan nasional, kewibawaan negara, serta kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan,” ujar KH Idris.
Aparat Diminta Telusuri Seluruh Pihak yang Terlibat
Para kiai tidak hanya meminta aparat penegak hukum memastikan kebenaran dugaan penyadapan tersebut. Mereka juga mendesak agar proses penyelidikan dan penegakan hukum menjangkau seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan.
Penelusuran, menurut mereka, perlu mencakup pihak yang memerintahkan, melaksanakan, membantu, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari tindakan yang apabila terbukti melawan hukum tersebut.
Desakan ini menegaskan pentingnya pengungkapan perkara secara utuh. Penanganan tidak boleh berhenti pada pelaksana di lapangan apabila dalam proses pembuktian ditemukan adanya pihak lain yang memiliki peran lebih besar.
Para kiai juga meminta proses hukum dilakukan secara terbuka, objektif, profesional, dan berkeadilan. Penegakan hukum harus berlaku sama terhadap siapa pun, tanpa dipengaruhi jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Namun demikian, mereka mengingatkan agar penanganan perkara tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak hukum seluruh pihak yang terkait.
Presiden Diminta Ambil Langkah Tegas dan Terukur
Selain mendesak aparat penegak hukum, para kiai juga mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas, terukur, dan menyeluruh untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.
Langkah tersebut dinilai penting guna memulihkan keutuhan pemerintahan sekaligus memastikan seluruh perangkat negara bekerja sesuai amanah, ketentuan perundang-undangan, dan konstitusi.
Menurut KH Idris, persoalan yang menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan negara harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Kejelasan penanganan perkara menjadi penting agar tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.
Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi
Di tengah berkembangnya isu tersebut, para kiai sepuh turut mengimbau masyarakat agar menjaga ketenangan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Ulama, pengasuh pesantren, santri, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen bangsa diminta mengedepankan sikap bijaksana dan tidak memperkeruh keadaan melalui penyebaran kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Mereka menegaskan bahwa perbedaan pandangan dan kepentingan politik harus diselesaikan melalui jalur konstitusional, mekanisme hukum, serta dialog yang beradab.
Kepentingan bangsa dan keselamatan rakyat, menurut para kiai, harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Keutuhan negara merupakan amanah bersama, sedangkan kekuasaan adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT dan rakyat yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh,” kata KH Idris.
Pengusutan Tuntas Menjadi Ujian Penegakan Hukum
Desakan para kiai tersebut menjadi pengingat bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut kepala negara dan penggunaan perangkat negara harus mendapatkan penanganan yang serius.
Kejelasan fakta, transparansi proses, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi penegak hukum.
Hingga informasi yang disampaikan dalam forum tersebut, tuntutan utama para kiai adalah agar dugaan penyadapan tidak dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan. Aparat diharapkan bekerja berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, sehingga kebenaran perkara dapat terungkap secara menyeluruh.
Jurnalis: Tantan Su
Editor: Redaksi
Sumber informasi: ANTARA News Jawa Timur, 8 November 2026. Naskah ditulis ulang dengan pengembangan struktur dan redaksional. Dugaan penyadapan tetap merupakan dugaan dan belum dinyatakan terbukti dalam sumber pemberitaan.







