Prabowo Siapkan 1.000 Perwira TNI-Polri Perkuat Pencegahan Karhutla di Daerah

JAKARTA, TANSNEWS.com – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan ke berbagai daerah guna memperkuat sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026). Presiden menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat aspek pencegahan.

Menurut Prabowo, unsur TNI dan Polri dari tingkat pusat akan dilibatkan secara langsung untuk membantu pemerintah daerah dan petugas di lapangan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak pembakaran hutan dan lahan.

“Kita di pusat, terutama TNI juga Polri, menyiapkan 1.000 perwira diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi,” kata Prabowo dalam rapat yang dipantau secara daring di Jakarta.

Perkuat Kehadiran Pemerintah Pusat

Ribuan perwira tersebut nantinya akan ditempatkan bersama petugas serta pejabat yang selama ini telah berada di daerah. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat dalam mencegah munculnya titik api baru.

Presiden menilai keterlibatan pemerintah pusat secara langsung diperlukan karena karhutla bukan hanya persoalan daerah tertentu, melainkan persoalan nasional yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, perekonomian, hingga aktivitas sosial.

Prabowo menekankan bahwa upaya pencegahan menjadi semakin penting di tengah kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang di sejumlah wilayah.

“Maksud saya biar dari pusat ikut ada rasa keterlibatan ya karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara,” ujar Prabowo.

Masyarakat Diingatkan Tidak Membakar Lahan

Dalam rapat tersebut, Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan menggunakan metode pembakaran.

Praktik pembakaran lahan, terutama ketika kondisi vegetasi dan tanah relatif kering, dapat menyebabkan api dengan cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Dampaknya tidak hanya merusak kawasan hutan dan lahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat.

“Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, pernafasan dan sebagainya,” kata Prabowo.

Karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran terkait meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya kelompok yang masih menggunakan pembakaran sebagai cara untuk membuka atau membersihkan lahan.

Penanganan Harus Terintegrasi

Prabowo menegaskan bahwa strategi penanganan karhutla harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Pemadaman tetap menjadi langkah penting ketika kebakaran terjadi, namun upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pencegahan, pengawasan, edukasi, kesiapsiagaan, serta penegakan hukum.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya merespons kebakaran setelah titik api muncul, tetapi juga mampu mengurangi potensi terjadinya kebakaran sejak awal.

Koordinasi lintas lembaga juga menjadi faktor penting. Pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat perlu memiliki peran masing-masing dalam menjaga kawasan hutan dan lahan dari ancaman kebakaran.

Polisi Tangani 15 Laporan, 17 Orang Jadi Tersangka

Selain mengedepankan langkah pencegahan, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Di Sumatera Selatan, kepolisian telah menangani 15 laporan polisi terkait kasus karhutla dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan edukasi, tetapi juga menempuh langkah hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penegakan hukum dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan upaya pencegahan karhutla tidak berhenti pada imbauan semata.

Tito Usulkan Edukasi Langsung kepada Pelaku Pembakaran

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mengusulkan agar pemerintah daerah bersama TNI dan Polri melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat yang selama ini terbiasa membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Masyarakat tersebut akan dikumpulkan dan diberikan edukasi mengenai berbagai risiko pembakaran lahan, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila praktik tersebut terus dilakukan.

Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan yang lebih efektif karena menyasar langsung kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi sumber munculnya titik api.

Selain memberikan pemahaman, pemerintah juga diharapkan mampu mendorong penggunaan metode pembukaan lahan yang lebih aman dan tidak menimbulkan risiko kebakaran.

Pemerintah Diminta Bergerak Bersama

Arahan Presiden Prabowo tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.

Pemadaman, pencegahan, sosialisasi, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan secara terpadu. Kehadiran 1.000 perwira TNI dan Polri di berbagai daerah diharapkan dapat memperkuat upaya tersebut sekaligus memastikan pemerintah pusat ikut hadir secara langsung dalam menghadapi ancaman karhutla.

Di tengah musim kemarau, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran juga perlu terus ditingkatkan. Pemerintah daerah bersama aparat dan masyarakat diharapkan dapat melakukan pemantauan secara aktif terhadap wilayah rawan kebakaran serta segera mengambil langkah apabila ditemukan indikasi munculnya titik api.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa menjaga hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama. Sebab, ketika karhutla terjadi, dampaknya tidak mengenal batas wilayah dan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, dukungan TNI-Polri, edukasi masyarakat serta penegakan hukum yang tegas, pemerintah berharap potensi karhutla dapat ditekan dan dampak buruk terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.

Jurnalis: Tantan Su
TANSNEWS.com