Charles Honoris Desak BGN Tak Lepas Tangan: Korban Keracunan MBG Harus Dipulihkan hingga Tuntas

TansNews.com, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tanggung jawab penuh terhadap korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles menegaskan, tanggung jawab pemerintah tidak boleh berhenti sebatas membayar biaya perawatan ketika korban menjalani rawat inap di rumah sakit. Menurut dia, seluruh kebutuhan medis korban harus dijamin hingga kondisi kesehatan mereka benar-benar pulih.

Jaminan tersebut, kata Charles, harus mencakup pemeriksaan lanjutan, pengobatan, rehabilitasi, hingga pendampingan psikologis apabila korban membutuhkan.

“Yang paling penting sekarang, pemerintah dan BGN harus memastikan seluruh kebutuhan medis korban ditanggung sampai benar-benar pulih. Bukan hanya biaya perawatan saat keracunan terjadi, tetapi juga pemeriksaan lanjutan, pengobatan, rehabilitasi, serta pendampingan psikologis apabila dibutuhkan,” kata Charles kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

BGN Diminta Siapkan Skema Kompensasi

Selain memastikan seluruh biaya pemulihan korban, Charles juga mendorong BGN segera membangun mekanisme kompensasi yang jelas dan terukur bagi korban keracunan MBG.

Menurut politikus PDIP tersebut, penanganan korban tidak cukup hanya dengan memberikan pelayanan medis. Dampak insiden keracunan dapat meluas hingga mengganggu aktivitas pendidikan, kondisi psikologis, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan dalam jangka panjang.

“Saya kembali mendorong BGN segera membuat mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban keracunan MBG,” ujarnya.

Charles menilai mekanisme kompensasi harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban program MBG. Dengan adanya mekanisme yang jelas, korban dan keluarga tidak berada dalam ketidakpastian ketika menghadapi dampak kesehatan akibat insiden dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kalau seorang anak sampai mengalami gangguan kesehatan serius, kehilangan waktu sekolah, trauma, bahkan berpotensi mengalami dampak jangka panjang, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada pembayaran biaya rumah sakit,” tegas Charles.

“Korban dan keluarganya berhak mendapatkan pemulihan dan kompensasi yang layak. Ini harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban program MBG ke depan,” sambungnya.

Kasus Karo Jadi Alarm Keamanan Pangan MBG

Charles turut menyoroti kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi pengingat bahwa aspek keamanan pangan harus ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

“Dan kasus Karo sekali lagi menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam MBG tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa,” kata Charles.

Ia meminta pemerintah dan BGN melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem penyediaan dan distribusi makanan dalam program tersebut.

Evaluasi, menurut Charles, tidak hanya diperlukan setelah terjadi insiden, tetapi juga harus diarahkan pada upaya pencegahan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

“Evaluasi dan perbaikan sistem harus dilakukan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Diduga Alami Gangguan Ingatan

Sebelumnya, kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, turut menjadi perhatian setelah seorang siswi berusia 16 tahun, Febiona Purba, dilaporkan mengalami dugaan gangguan ingatan setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus mengatakan pihaknya telah memperoleh informasi mengenai kondisi Febiona dari kepala sekolah.

Menurut Zulkarnain, pihak sekolah telah membawa informasi mengenai kondisi siswi tersebut dan pemeriksaan lanjutan dilakukan di Rumah Sakit Adam Malik Medan.

“Ya, saya baru konfirmasi kepada kepala sekolah kita. Laporan kepala sekolah kemarin dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan EEG,” ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi.

Kondisi tersebut menambah perhatian terhadap pentingnya penanganan pascainsiden dalam program MBG. Jika gangguan kesehatan korban masih membutuhkan pemeriksaan dan pemulihan lanjutan, maka penanganannya tidak semestinya berhenti setelah korban keluar dari rumah sakit.

Desakan Charles pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar: bagaimana negara memastikan keselamatan penerima manfaat sekaligus menjamin hak korban ketika terjadi insiden dalam program MBG.

Program MBG merupakan program berskala besar yang menyentuh masyarakat secara langsung. Karena itu, penguatan standar keamanan pangan, pengawasan rantai penyediaan makanan, mekanisme penanganan korban, hingga skema kompensasi menjadi bagian penting dari sistem pertanggungjawaban yang harus diperjelas.

Bagi korban dan keluarganya, persoalan bukan semata siapa yang membayar tagihan rumah sakit. Yang jauh lebih penting adalah memastikan korban mendapatkan pemulihan kesehatan secara menyeluruh, kepastian hak, serta perlindungan apabila dampak kesehatan berlanjut setelah insiden terjadi.

Jurnalis: Tantan Su
Editor: Team Tans News