Rutilahu Jabar 2026 Tembus 49.229 Unit, Melonjak Hampir 8 Kali Lipat

JawaBarat, TANSNEWS.COM — Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Jawa Barat memasuki babak baru pada 2026. Alokasi bantuan tahun ini mencapai 49.229 unit rumah, melonjak hampir delapan kali lipat dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 6.367 unit.

Lonjakan tersebut menunjukkan semakin besarnya intervensi pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat, khususnya keluarga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi yang belum memenuhi standar kelayakan.

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan alokasi program bedah rumah terbesar pada 2026. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut peningkatan tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Posisi terakhir luar biasa. Bantuan rutilahu menembus 49.229 unit, dan tahun sebelumnya hanya 6.367 unit, atau hampir delapan kali lipat,” kata Herman, Selasa (6/10/2026).

Bukan Sekadar Bedah Rumah

Besarnya jumlah penerima membuat program Rutilahu 2026 tidak sekadar berbicara mengenai renovasi bangunan. Di balik puluhan ribu unit tersebut terdapat persoalan mendasar mengenai kualitas hidup masyarakat, akses terhadap hunian layak, sekaligus efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.

Pemerintah menerapkan mekanisme “Tender Rakyat” dalam pengadaan material bangunan. Melalui mekanisme ini, kelompok penerima manfaat dapat membandingkan penawaran dari toko atau penyedia material di sekitar mereka.

Skema tersebut dirancang agar kebutuhan material dapat diperoleh dengan harga lebih kompetitif sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan.

Untuk setiap rumah, alokasi bantuan disebut sebesar Rp20 juta, yang digunakan untuk kebutuhan material dan upah tenaga kerja sesuai skema program.

Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan

Konsep Tender Rakyat juga membawa isu lain yang tidak kalah penting: seberapa jauh anggaran bantuan benar-benar dapat dikonversikan menjadi kualitas bangunan yang lebih baik bagi penerima?

Dalam salah satu pelaksanaan di Purwakarta, mekanisme tersebut dilaporkan menghasilkan efisiensi sebesar 5,02 persen. Efisiensi menjadi penting karena setiap rupiah yang berhasil dihemat berpotensi digunakan untuk meningkatkan kualitas atau cakupan pembangunan.

Model tersebut sebelumnya juga diterapkan dalam pelaksanaan renovasi Rutilahu di Kabupaten Bandung. Pada proyek percontohan, pagu material untuk 10 rumah sebesar Rp175 juta dapat ditekan menjadi Rp164 juta melalui kompetisi harga antartoko bangunan.

Tantangan Besarnya Bukan Hanya Jumlah Penerima

Di tengah peningkatan alokasi yang sangat signifikan, pekerjaan pemerintah belum selesai hanya dengan menaikkan jumlah unit bantuan.

Persoalan berikutnya adalah memastikan 49.229 rumah benar-benar selesai, tepat sasaran, memiliki kualitas konstruksi yang memadai, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga penerima.

Data yang dikutip dari BPS menunjukkan bahwa pada 2025 akses rumah tangga di Jawa Barat terhadap hunian layak baru mencapai 58,46 persen, masih berada di bawah angka nasional sebesar 68,40 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan hunian layak di Jawa Barat masih jauh dari selesai. Dengan jumlah penduduk yang besar dan karakteristik wilayah yang beragam, kebutuhan perumahan layak tidak bisa ditangani hanya melalui program renovasi tahunan.

Transparansi Menjadi Kunci

Dengan jumlah penerima yang mencapai puluhan ribu unit, transparansi menjadi bagian penting yang harus dikawal sejak proses penetapan penerima, pengadaan material, pelaksanaan pembangunan hingga penyelesaian pekerjaan.

Mekanisme Tender Rakyat pada dasarnya membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan kebutuhan material dan memperoleh harga yang kompetitif. Namun, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan.

Pertanyaan publik bukan semata-mata berapa banyak rumah yang mendapatkan bantuan, tetapi juga apakah bantuan tersebut benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan dan apakah hasil renovasinya memenuhi standar rumah layak huni.

Karena itu, lonjakan dari 6.367 menjadi 49.229 unit harus dibaca bukan hanya sebagai pencapaian kuantitatif, tetapi juga sebagai tantangan besar dalam hal akurasi data, pengawasan, kualitas pekerjaan dan akuntabilitas anggaran.

Jawa Barat dan Agenda Hunian Layak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah pusat sebelumnya menargetkan sekitar 40 ribu unit Rutilahu melalui program renovasi 2026 dengan konsep Tender Rakyat. Jawa Barat disebut memperoleh alokasi terbesar dari target nasional sekitar 400 ribu unit pada saat program tersebut diluncurkan.

Perkembangan terbaru yang mencapai 49.229 unit menunjukkan cakupan program yang lebih besar dari angka awal tersebut.

Pada akhirnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang masuk daftar penerima. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat yang sebelumnya tinggal dalam kondisi tidak layak dapat memiliki hunian yang lebih aman, sehat dan bermartabat.

49.229 unit adalah angka yang besar. Tetapi pekerjaan terbesar pemerintah adalah memastikan angka tersebut tidak berhenti sebagai statistik, melainkan benar-benar berubah menjadi 49.229 rumah yang layak dihuni oleh keluarga penerima manfaat.

Jurnalist: Tantan Su
Editor: Redaksi