RAPBD 2027 Kota Bandung Dipatok Rp7,46 Triliun, Belanja Tembus Rp7,82 Triliun

TansNews.com, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp7,46 triliun.

Target tersebut meningkat sekitar 3,74 persen atau Rp269,13 miliar dibandingkan dengan realisasi dalam APBD 2026. Proyeksi tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan fiskal Pemkot Bandung untuk menopang pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang.

Rencana postur anggaran itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (14/9/2026). Rapat tersebut membahas dua agenda strategis, yakni Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Farhan mengatakan penyusunan RAPBD 2027 merupakan tindak lanjut atas nota kesepakatan antara Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Pada hari ini saya menyampaikan penjelasan Wali Kota atas dua buah rancangan peraturan daerah, yaitu rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2027,” ujar Farhan.

Belanja Daerah Naik Menjadi Rp7,82 Triliun

Selain pendapatan, Pemkot Bandung juga merancang peningkatan belanja daerah pada 2027.

Belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp7,82 triliun, naik 2,79 persen atau sekitar Rp212,15 miliar dibandingkan pagu belanja pada APBD 2026 yang tercatat sebesar Rp7,61 triliun.

Kenaikan tersebut menunjukkan adanya ruang fiskal yang diarahkan untuk membiayai berbagai program pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Namun, meningkatnya belanja juga menuntut pemerintah daerah memastikan setiap rupiah anggaran memiliki manfaat yang terukur. Efektivitas program, ketepatan sasaran, serta kemampuan merealisasikan anggaran menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas APBD 2027.

Pembiayaan Netto Turun Rp58,88 Miliar

Di sisi pembiayaan, rencana pembiayaan netto APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp362 miliar.

Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp58,88 miliar dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp418,88 miliar.

Komposisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2027.

Perubahan APBD 2026 Ikut Disesuaikan

Sementara itu, untuk Raperda Perubahan APBD 2026, Pemkot Bandung mengusulkan penyesuaian target pendapatan daerah menjadi sekitar Rp7,2 triliun.

Target tersebut meningkat tipis 0,16 persen atau Rp11,79 miliar dibandingkan target awal.

Adapun pagu belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 diusulkan meningkat 1,05 persen menjadi Rp7,69 triliun, atau bertambah sekitar Rp80,01 miliar.

Farhan menegaskan penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026 telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang disusun berdasarkan perubahan KUA-PPAS.

“Demikianlah uraian kami mengenai penjelasan atas penyampaian Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2027,” katanya.

DPRD Jadi Tahap Krusial

Dengan postur anggaran yang telah disampaikan, pembahasan bersama DPRD Kota Bandung menjadi tahap penting sebelum rancangan tersebut ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Besarnya nilai RAPBD 2027 membuat proses pembahasan tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga menyangkut prioritas pembangunan, efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan fiskal daerah.

Pemkot Bandung berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berlangsung secara akseleratif dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Semoga seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung,” pungkas Farhan.

Jika disetujui dan ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku, RAPBD 2027 tersebut akan menjadi salah satu instrumen utama Pemkot Bandung dalam menggerakkan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Jurnalist : Tantan Su
Editor : Redaksi