Beban Warisan Pemerintahan Sebelumnya Capai Rp1 Triliun, Pemprov Jabar Masih Hadapi Tekanan Anggaran
Bandung, TansNews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghadapi beban kewajiban yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya dengan nilai mencapai kurang lebih Rp1 triliun. Beban tersebut berasal dari cicilan pinjaman daerah serta tunggakan pembayaran BPJS kepada pemerintah kabupaten/kota.
Bandung, TansNews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghadapi beban kewajiban yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya dengan nilai mencapai kurang lebih Rp1 triliun. Beban tersebut berasal dari cicilan pinjaman daerah serta tunggakan pembayaran BPJS kepada pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan kondisi tersebut melalui unggahan di akun TikTok @dedimulyadiofficial, Rabu, 26 Agustus 2026.
Dalam keterangannya, Dedi sekaligus meluruskan informasi mengenai rencana pinjaman Pemprov Jawa Barat sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ia menegaskan, hingga saat ini pinjaman tersebut belum dilakukan dan masih sebatas rencana.
“Jadi baru rencana pinjam,” kata Dedi.
Menurut Dedi, rencana pembiayaan tersebut berkaitan dengan adanya kesenjangan antara kebutuhan anggaran pembangunan dengan kemampuan pendapatan daerah.
Kondisi itu terjadi karena realisasi pendapatan Jawa Barat tidak sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang turut memengaruhi adalah belum seluruhnya dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat diterima oleh Pemprov Jawa Barat.
Untuk dana bagi hasil pajak periode 2023–2024, pemerintah telah menetapkan nilainya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebesar Rp1,2 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, Pemprov Jawa Barat baru menerima sekitar Rp19 miliar.
Sementara untuk dana bagi hasil pajak periode 2025–2026, hingga kini belum terdapat peraturan dari Kementerian Keuangan yang mengatur pencairannya. Nilai dana bagi hasil tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Di tengah tekanan terhadap pendapatan daerah tersebut, Pemprov Jawa Barat juga masih harus menyelesaikan sejumlah kewajiban yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya.
Salah satunya adalah kewajiban cicilan pinjaman daerah yang setiap tahun mencapai sekitar Rp600 miliar. Selain itu, terdapat pula tunggakan pembayaran BPJS kepada pemerintah kabupaten/kota dengan nilai sekitar Rp318 miliar.
Jika kedua kewajiban tersebut digabungkan, total beban yang masih harus ditanggung Pemprov Jawa Barat mencapai kurang lebih Rp918 miliar, atau mendekati Rp1 triliun.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Jawa Barat dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban pembayaran yang telah berjalan, sementara di sisi lain kebutuhan anggaran pembangunan tetap harus dipenuhi.
Rencana pinjaman kepada PT SMI pun muncul dalam konteks kebutuhan pembiayaan tersebut. Namun, berdasarkan penjelasan Dedi Mulyadi, langkah tersebut hingga kini belum terealisasi dan masih berada pada tahap perencanaan.
Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Jawa Barat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana pemerintah menyelesaikan kewajiban masa lalu sembari memastikan program pembangunan tetap berjalan.
Dengan tekanan kewajiban yang mendekati Rp1 triliun serta potensi dana bagi hasil pajak yang belum sepenuhnya diterima, kemampuan Pemprov Jawa Barat dalam mengelola ruang fiskal menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan keberlanjutan pembangunan daerah ke depan.
TANS NEWS
Jurnalis: Tantan Su
Bandung, Jawa Barat
